ICW: 100 Hari Prabowo Gibran Pemberantasan Korupsi Masih Minim

Dokuemtasi, Prabowo Gibran. Foto: Ist

berita sekejap, JAKARTA - Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama yang diusung oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Astacita, dengan delapan misi yang mencakup reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

Namun, dalam 100 hari awal pemerintahan ini, implementasi agenda tersebut menuai kritik, terutama dari ICW, yang mencatat beberapa indikasi lemahnya upaya konkret dalam merealisasikan janji-janji tersebut. 

Berikut adalah refleksi dan proyeksi pemberantasan korupsi pada 2025:

Refleksi Pemberantasan Korupsi 2024

1. Janji Agenda Astacita:

   • Komitmen memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dengan jaminan non-intervensi.
   • Pembangunan KPK sebagai center of excellence untuk pemberantasan korupsi preventif.
   • Pengaturan pendanaan politik yang transparan dan edukasi anti-korupsi bagi generasi muda.

2. Realitas Implementasi:

   • Belum ada langkah progresif untuk memperkuat independensi KPK atau penegakan hukum.
   • Minimnya tindak lanjut konkret dalam sistem pendanaan politik yang transparan.
   • Pernyataan Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi belum diterjemahkan dalam kebijakan substantif, memperlihatkan inkonsistensi antara retorika dan tindakan.

3. Faktor Penghambat:

   • Gejolak politik pasca-Pemilu 2024 yang memengaruhi stabilitas pemerintahan.
   • Warisan kebijakan era Jokowi yang memengaruhi sistem pemberantasan korupsi, termasuk revisi UU KPK dan kontroversi pemilihan pimpinan KPK.

Proyeksi Pemberantasan Korupsi 2025

1. Peluang Kebangkitan:

   • Presiden Prabowo dapat memanfaatkan momentum konsolidasi politik untuk menerapkan reformasi substantif, seperti penguatan inspektorat independen dan revitalisasi KPK.
   • Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menggerakkan sinergi pemberantasan korupsi.

2. Tantangan Utama:

   • Kuatnya resistensi dari elite politik dan birokrasi yang memiliki kepentingan status quo.
   • Kurangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akibat minimnya gebrakan signifikan.

3. Langkah Strategis:

   • Menyusun kebijakan yang lebih tegas untuk mereformasi pendanaan politik, termasuk transparansi sumber dana kampanye.
   • Memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk mengusut kasus besar tanpa intervensi politik.
   • Mengintegrasikan teknologi dalam pengawasan pajak dan transaksi keuangan untuk meminimalkan kebocoran penerimaan negara.

Kesimpulan

Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk menciptakan warisan antikorupsi yang kuat, terutama dengan dukungan agenda Astacita yang komprehensif. Namun, ketiadaan langkah konkret pada masa awal pemerintahan dapat menciptakan kesan toleransi terhadap korupsi. 

Untuk menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan, pemerintah perlu segera melakukan gebrakan signifikan dalam memberantas korupsi secara menyeluruh pada 2025.