REDD Tidak Melibatkan Masyarakat Lokal

Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan medorong agar masyarakat adat dilibatkan saat konsep REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) akan mulai diberlakukan pada tahun 2012 mendatang. Menjelang COP ke 15 di Copenhagen, masyarakat adat ingin agar keberadaan mereka diakui selaku penunggu kawasan yang keberadaannya telah ada sejak dahulu.

Saat ini pemerintah tengah bersemangat melakukan negoisasi mekanisme pengurangan emisi karbon (mekanisme REDD- Reduction Emision from Deforestation and Degradation) dalam forum perserikatan bangsa-bangsa.

“tapi sayang, pemerintah Indonesia tidak mengikutsertakan penduduk lokal sebagai varian, ketika konsep REDD itu akan dilaksanakan. Bahkan beberapa perusahaan mulai ikut-ikutan dalam konsep tersebut” ungkap Andiko, perwakilan dari Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan.

Tak hanya pemerintah, daya tarik isu REDD membuat pemerintah daerah mulai ikut-ikutan tergiur terutama potensi pendapatan dana dari “jual beli karbon”. Namun semangat pemerintah pusat dan daerah tidak diiringi oleh semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah lama sektor kehutanan, yaitu konflik penguasaan, status hukum kawasan hutan yang belum tuntas, kemiskinan dan lain-lain.

“karbon akan menjadi komoditas yang sangat menguntungkan bagi mereka-mereka yang paham, tapi sayangnya masyarakat lokal tidak diberitahu jika kawasan mereka bakal dijadikan percontohan REDD” ujar Andiko menambahkan.

Ironis memang, harusnya Indonesia dapat tampil di meja perundingan bukan dalam bentuk menggadaikan hutannya, jauh lebih baik bila Indonesia memberikan tawaran konsep yang jauh lebih adil. Negara-negara yang menjadi pencemar terbesar selayaknya memiliki tanggungjawab yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Negara yang jauh lebih sedikit.

“sekarang ini seringkali negara-negara maju tidak mau mengurangi kadar emisinya, tapi malah bersikap cuci tangan dengan cara membayar kompensasi terhadap emisi karbon yang telah mereka keluarkan sebelumnya, sementara mereka tidak ada niatan untuk mengurangi kadar emisi yang sekarang” tandasnya.

Negosiasi ini tampaknya akan sia-sia bila tidak diikuti dengan komitmen untuk merubah perilaku untuk mengurangi kerusakan di Bumi yang satu ini. Pesan inilah yang ingin disampaikan oleh Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan. (jacko_agun)

(source picture: http://earthpeoples.org)