Saturday, July 21, 2012

Rokok Konsumsi Terbesar Setelah Beras



Saat ini konsumsi rokok telah mencapai 265 milyar batang pertahun, menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar didunia dalam hal mengkonsumsi rokok. Ironisnya, 265 milyar batang tersebut 70% nya dihisap oleh masyarakat kelompok rumah tangga rentan (miskin). Kelompok rentan ini, menurut data Badan Pusat Statistik, lebih rela membelanjakan uangnya untuk membeli rokok ketimbang untuk kesehatan, telor, susu dan pendidikan. Belanja rokok hanya dikalahkan oleh belanja padi-padian.

Di lapangan survey BPS ini terbukti benar. Salah satunya dialami oleh Ruswadi (34), pemulung yang tinggal di bantaran rel di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Kami temui suatu siang di gubuknya, ia tengah bersantai bersama keluarganya. Tak banyak aktivitas yang dilakukan selain duduk sembari mengisap sebatang rokok. Saat itu ia tidak bekerja, karena sedang tidak enak badan.

Politisasi Kasus Anas




Sejak Anas Urbaningrum di periksa beberapa waktu lalu, KPK masih belum mengeluarkan daftar cekal untuk mencegah Anas bepergian ke luar negeri. Sementara statusnya juga belum diputuskan. Rencananya, dalam pekan ini KPK baru akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah penanganan Hambalang dinaikkan ke tahap penyidikan atau masih perlu pendalaman. Pun, demikian dengan nasib Anas.

KPK juga sudah memegang daftar kekayaan Anas Urbaningrum  yang dinilai fantastis. Hal ini sengaja tidak di bocorkan ke publik, mengingat ini merupakan jurus pamungkas KPK untuk menjerat Anas.

Terkait penyelidikan Hambalang, KPK sendiri telah dua kali memanggil Anas. Pemanggilan pertama untuk mengonfirmasi data yang didapat penyelidik, baik dari keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, maupun dari anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono. Kepada penyelidik, kedua orang itu menyebut keterlibatan Anas dalam penyelesaian sertifikat tanah Hambalang.

Sementara pada pemanggilan kedua, Anas mengaku ditanya penyidik mengenai apakah pernah mengadakan pertemuan dengan PT Adhi Karya selaku perusahaan rekanan Hambalang atau tidak.

Hingga kini desakan agar KPK menyelidiki indikasi tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung pusat pelatihan olahraga Hambalang yang menelan biaya hingga Rp 1,1 triliun terus bergulir. Pasalnya, penggerusan uang rakyat demi kepentingan partai dan elit partai semakin nyata.

Terkait kasus Hambalang, pembangunan gedung sendiri merupakan satu bagian tersendiri. Padahal jika kita jeli, masih ada persoalan lain, yakni pengadaan barang yang sedang diselidiki juga oleh KPK. Kabarnya disana aroma korupsi kental terasa. So, tinggal menunggu waktu dan skala prioritas saja. 

Skenario Selamatkan Demokrat

Seiring dengan pemeriksaan KPK, dugaan konspirasi untuk menumbangkan Anas mungkin saja terjadi. SBY yang tak ingin tangannya kotor terlihat menghindar dengan menyerahkan kasus ini pada jalur hukum. Sementara bagi rival partai(baca: Golkar), kondisi ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan atau setidaknya mencoreng muka Demokrat sebagai partai yang katanya anti korupsi, meski belakangan partai tersebut juga dilanda isu serupa.

Berdasarkan informasi dari lingkungan KPK, lembaga pemberantas korupsi ini sebenarnya telah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat Anas. Salah satunya berasal dari pengakuan Angie. Pasalnya, Angie merasa partainya tidak berbuat banyak untuk menyelamatkannya.

Meski di dera isu tak sedap, elektabilitas Partai Demokrat ternyata masih cukup baik, berkisar 11 % atau 2 digit. Ini artinya, masyarakat masih melihat kasus Partai Demokrat sebagai sesuatu yang kasuistik. Masyarakat menanggapinya sebagai kesalahan elit partai semata, bukan kebijakan partai secara keseluruhan.

Satu-satunya jalan menyelamatkan partai adalah dengan menyingkirkan Anas. Jika hal itu terjadi, diperkirakan suara demokrat akan balik di angka 15%, dan ini yang sedang diusahakan oleh para pendiri, termasuk SBY.

Jika ternyata Anas tetap melawan, maka SBY akan turun langsung melengserkan Anas dari ketua umum. Pasalnya, data terakhir menyebutkan sekitar 80 % DPP Parta Demokrat setuju langkah ini. Suara yang awalnya mendukung Anas pun mulai berpaling.

Kabarnya SBY mendelegasikan tugas  ini kepada Ibu Ani sebagai pengemban misi untuk meloloskan Anas masuk perangkap KPK. Buktinya, semua gubernur yang berasal dari Partai Demokrat merupakan orang pilihannya bu Ani. Sementara Anas, hanya kebagian menentukan jabatan level Bupati atau Walikota saja.

Kondisi ini yang memungkinkan setiap arahan dari dewan Pembina akan diterima tanpa penolakan. Ketika pucuk pimpinan telah di pegang, maka bawahannya tinggal mengikuti. Ini merupakan cara jitu yang memang telah dipikirkan jauh-jauh hari.

Saat segala bujuk rayu dilakukan demi meloloskan Anas sebagai ketua umum, ternyata hal ini tidak berpengaruh banyak. Faktanya,  kekuatan Anas di daerah mulai dilumpuhkan. Para gubernur yang berasal dari Demokrat diintruksikan untuk menetralkan kekuatan organisasi organisasi, serta wajib mengamankan DPC hingga tingkat PAC agar hanya taat kepada arahan ketua dewan Pembina saja.

Ketika kekuatan Anas tinggal 30% di seluruh daerah, SBY dan elit partai akan mendorong Anas ke KPK. Pun dipastikan Anas tidak akan selamat dari jerat korupsi, apalagi  Anas memang terlibat langsung memimpin penjarahan APBN saat menjadi ketua Fraksi demokrat DPR RI.

Ini sebuah langkah besar, karena jika terus dibiarkan elektabilitas Partai Demokrat bakal anjlok hingga angka 8 %. Dengan begitu kekuatan demokrat akan hancur di 2014. Sementara bagi partai lain ini adalah peluang besar.

Peluang Partai Golkar

Menyikapi peluang yang terjadi, Golkar  ternyata telah merancang strategi yang tak kalah penting jauh sebelumnya. Cara paling ampuh adalah dengan menaikkan elaktibilitas partai dengan memanfaatkan kelemahan pihak lawan. Singkatnya, Golkar menginginkan elaktivilitas demokrat jatuh hingga level 8 % atau 1 digit. Dengan begitu, pilihan masyarakat yang tersisa hanya Golkar.

Disebutkan pula, bahwa sejak lama Golkar telah melakukan operasi siluman untuk mengganjal Demokrat. Setidaknya sejak 5 tahun yg lalu. Pertemuan  elit partai Golkar juga sering dilakukan untuk membahas bagaimana caranya agar Anas tidak buru-buru di ringkus KPK.  Mereka juga menyusun strategi agar Demokrat tersandera oleh kasus korupsi Anas.

Sementara itu dukungan dari partai lain juga mulai terjalin. Salah satu yang sangat nyata adalah sumbangan data dari utusan PKS. Disebutkan PKS ikut menyumbang data elektronik yang bisa digunakan untuk menggulingkan Anas. Dengan data tersebut Anas tidak bisa mengelak.

Di saat seperti ini, Golkar seakan berada di atas angin. Pasca pemeriksaan Anas, secara perlahan elektabilitasnya merambat naik. Ini merupakan sinyalemen positif, dimana masyarakat mulai berpaling dari Demokrat. Masyarakat mendambakan perubahan. Masyarakat benci korupsi. Hal ini diketahui karena Golkar sengaja menyewa lembaga survei untuk memantau elektabilitas partai berlambang beringin ini.

Kabarnya, bagian terhebat dari skenario tersebut akan terjadi pada minggu ini. Akan ada kejutan istimewa, dimana nasib Anas segera ditentukan oleh KPK. Seperti apa gerangan kejutan tersebut, sepertinya akan lebih menarik untuk ditunggu. (jacko agun)

*foto: http://article.wn.com

ANTARA - Lingkungan

Climate Change News - ENN