Monday, September 25, 2017

UKJ, Cara Baru Tingkatkan Kualitas Jurnalis

(Suasana uji kompetensi jurnalis. foto: jacko agun)
Beberapa waktu lalu, saya telah menyelesaikan Uji Kompeteni Jurnalis (UKJ) level “UTAMA” yang diselenggarakan oleh AJI sesuai dengan standar yang ditetapkan Dewan Pers. Uji Kompeteni Jurnalis menurut saya sangat penting untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Uji kompetensi juga diperlukan untuk menjaga kehormatan pekerjaan jurnalis dan bukan untuk membatasi hak azasi warga negara menjadi jurnalis.

Saya sengaja memilih level “Utama”, lebih karena pengalaman di dunia jurnalistik telah belasan tahun lamanya. Dan AJI menetapkan level “Utama” hanya boleh diikuti oleh jurnalis yang telah menekuni jurnalistik sedikitnya 11 tahun.

Thursday, August 24, 2017

Standar Kompetensi Wujudkan Wartawan Profesional

(source: www.nyfa.edu)
“When journalism is silenced, literature must speak. Because while journalism speaks with facts, literature speaks with truth.” 
― Seno Gumira Ajidarma

Wartawan merupakan salah satu profesi unik yang pernah ada. Unik, karena menjadi wartawan  tidak mudah. Dibutuhkan lebih dari sekedar kemampuan akademis yang baik. Karena menjadi wartawan sangat didasarkan atas keinginan dan niat yang kuat untuk selalu berpihak kepada kepentingan publik.

Dengan kata lain, wartawan juga merupakan seorang profesional, seperti halnya dokter, pilot, guru, atau pengacara. Secara umum, pekerjaan bisa disebut sebagai profesi jika memiliki 4 kriteria, yakni: memiliki kebebasan dalam bekerja, memiliki panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan, memiliki keahlian (expertise) dan memiliki tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan. Dan jika mengacu pada kriteria tersebut, wartawan memenuhi keempat kriteria 'profesional' tersebut.

Produk Hukum Penunjang Kerja Pers

(source: www.theglobeandmail.com)
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”
--Pasal 19 Pernyataan Umum HAM, Majelis Umum PBB, 10 Desember 1948

Konstitusi kita, tepatnya pada Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang (UU) sebagai produk hukum turunan guna menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam kaitan itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan sejumlah UU berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai dasar hukum itu perlu dipahami oleh masyarakat luas, khususnya insan pers agar dapat mengetahui tata kelola informasi dan sekaligus membuat peta multimedia massa. Hal ini berkaitan erat dengan kaidah melek media (media literacy), yakni tugas pokok dan fungsi pers untuk menyebarkan informasi, mendidik, memberikan hiburan, dan pengawasan masyarakat.

Media Literasi, Jawaban Atas Penyimpangan Media

(sumber: http://eladolinski.weebly.com)

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengingatkan jika media massa saat ini menghadapi tantangan besar terkait perkembangan teknologi dan globalisasi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan tersebut perlu dicermati oleh media massa dan wartawan.

"Teknologi informasi berkembang cepat, membuat informasi tersebar cepat dan bisa diakses secara global," kata Rudiantara seperti dikutip dari Antara, 20/9/2016.

Cara baru berkomunikasi memberikan tantangan yang baru antara lain informasi yang negatif seperti radikalisasi dan pornografi sehingga memberikan dampak yang negatif. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen mendorong perkembangan media massa dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keterbukaan informasi.

Wednesday, August 23, 2017

Media Sosial , Tak Sekedar Pola Komunikasi Massa

(source: www.salonsuitesolutions.com)
Perkembangan teknologi komunikasi tentu saja memberikan konsekuensi terhadap proses komunikasi, dan konsekuensi itu berupa perubahan pola dan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Adakah yang bisa menyangkal, jika kehidupan manusia modern, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan media massa, dari mulai buku, koran, radio, televisi, internet. Bentuk-bentuk media massa tersebut selalu mewarnai sikap dan perilaku seseorang dalam kesehariannya. Bahkan pada kenyataan paling ekstrem, kehidupan seseorang seringkali dipengaruhi oleh kehadiran media massa. Contohnya, ketika seseorang merasa ada yang kurang jika tidak membaca koran atau menonton berita di televisi setiap hari.

Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik telah disadari oleh para cendekiawan sejak Aristoteles yang hidup ratusan tahun sebelum masehi. Itu sebabnya, banyak pakar menyebutnya mencakup semua aspek kehidupan.

ANTARA - Lingkungan

Climate Change News - ENN