Monday, December 11, 2017

Pembangunan Pertanian Sebuah Utopia?

(sumber: pixabay.com)

The land is ours. It's not European and we have taken it, we have given it to the rightful people... Those of white extraction who happen to be in the country and are farming are welcome to do so, but they must do so on the basis of equality.
--Robert Mugabe


Sejak ajakan menghadiri Seminar Nasional yang dilakukan Ikatan Alumni Fakultas Pertanian USU menggema di media sosial, semisal grup Whatsapp hingga Facebook, rasa penasaran saya terusik. Selain lama tak ikut dalam kegiatan alumni kampus, bertemu para senioren, teman seangkatan hingga para junioren pastinya cukup menyenangkan. 

“Ibarat acara reuni saja”, demikan akal sehatku mencerna.

Namun, begitu membaca TOR yang disampaikan panitia, selaku lulusan pertanian (baca: walau bukan yang terbaik), kesadaran saya tergugah. Ntah mengapa, saya ingin hadir, meskipun hanya sebagai peserta pasif saja. 

Monday, November 06, 2017

Belajar Dari Jerman

(Ilustrasi Holocaust, source: https://www.japantimes.co.jp)
Beberapa waktu lalu, saya sempatkan menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di TVRI. Saya sengaja menonton film itu, untuk sekedar bernostalgia tentang pengalaman masa kecil dulu. Saat masih SD, kami (saya dan teman-teman) kerap diminta oleh guru untuk menonton film berdurasi hampir 4 jam itu. Harapannya, kami semakin membenci PKI dan kian percaya jika Pancasila memang sakti.

Saya sengaja menonton di TVRI karena seorang teman kantor menyarankan hal itu. “Ntar kalau mau nonton di TVRI aja, udah HD, jadi gak kayak di tv-tv lain”, ujar teman itu bersemangat.

Namun, tak dinyana, saat menonton di TVRI, ternyata tayangannya tak begitu bagus. Bahkan banyak tulisan yang tak terbaca sama sekali, karena saking lamanya itu film gak pernah diputar. Artinya, mau nonton di TVRI atau di station lain, hasilnya sama. Rada-rada buram dan formatnya masih 4:3.

Monday, September 25, 2017

UKJ, Cara Baru Tingkatkan Kualitas Jurnalis

(Suasana uji kompetensi jurnalis. foto: jacko agun)
Beberapa waktu lalu, saya telah menyelesaikan Uji Kompeteni Jurnalis (UKJ) level “UTAMA” yang diselenggarakan oleh AJI sesuai dengan standar yang ditetapkan Dewan Pers. Uji Kompeteni Jurnalis menurut saya sangat penting untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Uji kompetensi juga diperlukan untuk menjaga kehormatan pekerjaan jurnalis dan bukan untuk membatasi hak azasi warga negara menjadi jurnalis.

Saya sengaja memilih level “Utama”, lebih karena pengalaman di dunia jurnalistik telah belasan tahun lamanya. Dan AJI menetapkan level “Utama” hanya boleh diikuti oleh jurnalis yang telah menekuni jurnalistik sedikitnya 11 tahun.

Thursday, August 24, 2017

Standar Kompetensi Wujudkan Wartawan Profesional

(source: www.nyfa.edu)
“When journalism is silenced, literature must speak. Because while journalism speaks with facts, literature speaks with truth.” 
― Seno Gumira Ajidarma

Wartawan merupakan salah satu profesi unik yang pernah ada. Unik, karena menjadi wartawan  tidak mudah. Dibutuhkan lebih dari sekedar kemampuan akademis yang baik. Karena menjadi wartawan sangat didasarkan atas keinginan dan niat yang kuat untuk selalu berpihak kepada kepentingan publik.

Dengan kata lain, wartawan juga merupakan seorang profesional, seperti halnya dokter, pilot, guru, atau pengacara. Secara umum, pekerjaan bisa disebut sebagai profesi jika memiliki 4 kriteria, yakni: memiliki kebebasan dalam bekerja, memiliki panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan, memiliki keahlian (expertise) dan memiliki tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan. Dan jika mengacu pada kriteria tersebut, wartawan memenuhi keempat kriteria 'profesional' tersebut.

Produk Hukum Penunjang Kerja Pers

(source: www.theglobeandmail.com)
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”
--Pasal 19 Pernyataan Umum HAM, Majelis Umum PBB, 10 Desember 1948

Konstitusi kita, tepatnya pada Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang (UU) sebagai produk hukum turunan guna menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam kaitan itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan sejumlah UU berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai dasar hukum itu perlu dipahami oleh masyarakat luas, khususnya insan pers agar dapat mengetahui tata kelola informasi dan sekaligus membuat peta multimedia massa. Hal ini berkaitan erat dengan kaidah melek media (media literacy), yakni tugas pokok dan fungsi pers untuk menyebarkan informasi, mendidik, memberikan hiburan, dan pengawasan masyarakat.

ANTARA - Lingkungan

Climate Change News - ENN