 |
| Pemerintahan Prabowo - Gibran untuk periode 2024 - 2029. Foto: Ist |
berita-sekejap, JAKARTA - Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran tampak kontradiktif dengan kebijakannya membentuk kabinet yang 'gemuk' dengan menambah jumlah kementerian.
Merujuk bbc.com, pada Oktober 2024, Prabowo memperluas kabinet menjadi 48 kementerian, termasuk tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis, menjadikannya kabinet terbesar sejak era 1960-an.
Penambahan jumlah kementerian ini berpotensi meningkatkan pengeluaran negara secara signifikan. Setiap kementerian baru memerlukan anggaran untuk operasional, gaji pegawai, fasilitas kantor, dan kebutuhan lainnya. Lembaga kajian ekonomi, Center of Economic and Law Studies (Celios), seperti diberitakan nasional.tempo.co memperkirakan bahwa kabinet baru ini dapat menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahun.
Selain itu, struktur kabinet yang lebih besar dapat menyebabkan inefisiensi dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Dengan lebih banyak kementerian, risiko tumpang tindih tugas dan fungsi meningkat, yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi program pemerintah.
Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, menyatakan bahwa banyaknya jumlah kementerian berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan karena adanya irisan tugas antar kementerian.
Di sisi lain, mengutip kompas.id, pada Januari 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Penghematan ini ditujukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dalam mencapai efisiensi anggaran. Di satu sisi, pemerintah berupaya menghemat pengeluaran, namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian justru berpotensi meningkatkan beban anggaran dan menimbulkan inefisiensi dalam birokrasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar