"Saatnya Serikat Pekerja Tumbuh"

Pentingnya kegiatan berserikat bagi buruh dalam memperjuangkan hak-haknya, telah membuat munculnya beragam aliansi serikat pekerja sejak runtuhnya Orba hingga sekarang. Sedikitnya ada 27 serikat pekerja/buruh yang telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja.

Kebangkitan gerakan buruh dapat dilihat dari kelahiran puluhan organisasi buruh baru di Indonesia. Bila selama Orde Baru, pemerintah hanya mengakui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai organisasi tunggal buruh, kini sederet nama baru organisasi buruh lahir. Pengurusnya pun ada veteran dari organisasi pekerja masa lalu, politisi, aktivis kampus, aktivis LSM, dan kaum profesional. Nyaris seperti partai-partai politik, bermunculan pula organisasi buruh yang memiliki identifikasi dengan aliran ideologi, baik berbau agama maupun aliran-aliran sekuler.

Tercatat dua organisasi buruh yang mengidentifikasi dengan gerakan Islam, yakni Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), organisasi buruh yang membawa bendera Nahdlatul Ulama, dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Di samping organisasi buruh yang mengidentifikasi dengan aliran keagamaan, muncul pula Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang mencantumkan asas sosialis demokrasi. Ada pula gerakan buruh marhaen, Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) yang dipimpin M Pasaribu.

Meski delapan organisasi buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Union (FSU) belum mencabut penolakan terhadap UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000, cukup banyak organisasi buruh yang telah mencatatkan keberadaannya di Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Aktivis buruh kawakan, seperti Agus Sudono dan Bomer Pasaribu, masih terdapat dalam kepengurusan serikat buruh. Bomer Pasaribu masih tercatat sebagai Ketua Federasi SPSI, sedangkan Agus Sudono tercatat sebagai Ketua Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia (Gasbiindo). Nama Eggi Sudjana dan Jumhur Hidayat juga muncul sebagai organisator serikat buruh. Eggi memimpin Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Jumhur muncul sebagai Ketua Gabungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Gaspermindo) .

Tokoh bawah tanah dalam gerakan buruh semasa Soeharto, seperti Mochtar Pakpahan dan Dita Indah Sari, masih saja tampil dalam gerakan buruh. Pakpahan memimpin SBSI. Dita yang dulu memimpin Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) kini memimpin FNPBI.

Masih persis seperti fenomena partai politik, ada pula sejumlah organisasi papan nama dengankeanggotaannya yang belum jelas. Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga Agustus tahun lalu mencatat ada 27 organisasi serikat pekerja. Dari jumlah itu, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI)-organisasi yang pernah memonopoli gerakan buruh semasa Orde Baru- tercatat masih memiliki peringkat tertinggi dalam jumlah keanggotan serikat pekerja.

FSPSI tercatat memiliki 6.424 organisasi pekerja di tingkat perusahaan yang tersebar di 25 provinsi. Sedangkan organisasi pecahannya, FSPSI Reformasi memiliki 3.131 serikat pekerja di tingkat perusahaan yang tersebar di 26 propinsi.

Sebuah Dilema

DI balik hingar-bingar gerakan serikat pekerja, masih banyak soal yang mesti dijawab oleh aktivis buruh. Sebuah ciri yang melekat pada serikat buruh adalah iuran anggota untuk membiayai kegiatan organisasi. Dari sederet organisasi buruh yang ada, belum satu pun organisasi yang mandiri dalam keuangannya. Bahkan yang telah mulai menarik iuran anggota pun masih satu-dua. Federasi SPSI masih mengandalkan dana dari luar dirinya, yakni dana dari Jamsostek yang tidak dinikmati oleh serikat-serikat buruh lainnya. Menurut sumber tertentu, F-SPSI tahun lalu menerima dana tidak kurang dari Rp 900 juta dari Jamsostek.

Lima puluh persen dana yang ada didekap oleh Federasi dan tidak pernah dilaporkan pada anggota. Antara lain karena alasan itulah Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi muncul dan memisahkan diri dari F-SPSI, .

Dewan Pimpinan Pusat F-SPSI mengakui, selama ini mereka menerima uang Jamsostek. Namun, menurut DPP F-SPSI, dana itu merupakan imbalan yang diterima karena menjualkan polis asuransi Jamsostek kepada anggotanya.

Di luar F-SPSI, serikat-serikat buruh lain masih mengandalkan dana dari luar negeri. Saat ini serikat-serikat buruh dari luar negeri berlomba-lomba mengulurkan tangan membantu organisasi-organisa si buruh yang baru muncul di Indonesia , baik dalam dana untuk pelatihan, program, maupun dana rutin. American Center for International Labor Solidarity (ACILS) merupakan salah satu LSM dari AS yang agresif membantu pendanaan serikat-serikat buruh baru di Indonesia .

Aspek (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia menerima dana dari Union Network International (UNI) yang berbasis di Geneva . Selain itu, ia juga memperoleh bantuan dari serikat-serikat buruh dari negara-negara lain yang tergabung dari UNI. SPSI Reformasi memperoleh bantuan dana dari International Confederation of Trade Union (ICFTU). AJI (Aliansi Jurnalis Independen) memperoleh dana dari banyak funding seperti UNICEF, Internews, GTZ, IFJ. SBSI menerima dana dari serikat buruh Kristen Belanda (CNV) dan World Confederation of Labor (WCL), selain iuran dari 70 persen anggo-tanya yang kini, menurut Sekjen SBSI Raswan Suryana, telah mencapai 1.693.275 orang. SBJ (Serikat Buruh Jakarta) memperoleh dana dari organisasi buruh di Denmark .

Iuran anggota memang belum mentradisi. Bagaimana buruh mau membayar iuran kalau mereka belum mempunyai bukti konkret bahwa serikat pekerja memang perlu untuk memperjuangkan kepentingan mereka? Iuran sangat kecil, sementara overhead cost organisasi sangat besar.

Kucuran dana dari luar negeri yang cukup deras itu boleh jadi merupakan salah satu penyebab organisasi buruh menolak memberikan laporan bantuan luar negeri yang diterimanya kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Menurut para pengurus organsisasi tersebut, mereka wajib melaporkan dana yang diterima dan penggunaan dana tersebut kepada anggota, bukan kepada pemerintah.

Di luar iuran, sederet persoalan lain masih menghadang. Belum tumbuhnya kultur serikat pekerja di kalangan buruh membuat kemampuan buruh dalam berunding dengan pihak perusahaan menjadi sangat lemah. Akibatnya, mereka lebih mudah memilih cara-cara yang militan dengan mogok, menutup jalan, atau merusak pabrik daripada bernegosiasi dengan perusahaan. Keterampilan berorganisasi dan berunding ini tidak akan tumbuh seketika.

Serikat Pekerja Kerah Putih

Antusiasme gerakan buruh tidak hanya monopoli pekerja pabrik. Di kalangan pekerja kerah putih dan profesional kini juga muncul kecenderungan baru untuk menghimpun diri dalam organisasi pekerja. Kalangan karyawan bank mebentuk Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia (Fokuba). Jurnalis yang bergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kini bergiat mengampanyekan pendirian serikat kerja di lingkungan perusahaan pers.

Perkembangan organisasi buruh pada pekerja berkerah putih kini cukup pesat. Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia , yang semula bergabung dalam Fokuba, kini telah menghimpun 52 serikat pekerja di tingkat perusahaan. Organisasi ini mengklaim memiliki anggota sekitar 70.000 orang. Aspek yang semula berbasis pada pekerja sektor keuangan dan perbankan kini memperluas pengaruh. Dalam waktu singkat mereka telah menggandeng karyawan PT Indosat, PT Pos dan Telekomunikasi, Taman Impian Jaya Ancol, dan sejumlah penerbitan dan percetakan.

Protes buruh dari kalangan pekerja kerah putih ini menampilkan warna yang berbeda dengan gerakan buruh yang selalu diidentifikasi sebagai pekerja kelas bawah, kumuh, dan revolusioner. Pertemuan-pertemuan mereka diadakan di ruang ber-AC. Sehari-hari mereka berdasi. Logo yang dipilih tidak jauh berbeda dengan logo perusahaan-perusaha an kapitalistik. Simbol dan idiom yang mereka pergunakan pun jauh dari ke-kiri-kirian.

Aspek Indonesia dalam sebuah seminar memajang spanduk dengan slogan berbahasa Inggris United We Bargain, Di-vided We Beg. Penyebaran seri-kat pekerja di kalangan pekerja berkerah putih ini cukup pesat karena, antara lain, organisasi itu telah menyiapkan program penyiapan pembentukan seri-kat, lengkap dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, berita acara pembentukan organisasi, surat permohonan ke Depnaker dalam sebuah disket.

Kantor Aspek Indonesia di Tebet Dalam, Jakarta Selatan, pun dipenuhi dengan poster gerakan buruh yang bersifat "multinasional" . Di kantor yang dikontrak untuk jangka waktu lima tahun dengan uang sewa Rp 25 juta per tahun itu kini tengah dibangun ruang pelatihan information technology dan bahasa Inggris untuk pengurus. Bahkan pembantu rumah tangga yang dipekerjakan di kantor itu pun terampil berbahasa Inggris. Maklum ia pernah bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita-Red) di Singapura.

Tak terbatas pada penampilan fisik saja, Aspek juga menjalin erat dengan jaringan internasional. Suatu ketika Aspek menerima pengaduan dari karyawan PT Korean Exchange Bank Danamon karena manajemen perusahaan asal Korea itu menolak pendirian serikat pekerja di lembaga tersebut. Bahkan, yang bersifat "multinasional" . Manajemen bank tersebut langsung menghubungi Aspek. Namun, pengurus Aspek langsung mengadukan persoalan itu kepada Presiden Federasi Union Bank di Seoul, yang langsung mengontak orang Korea yang memimpin perusahaan itu. Akhirnya ia menyetujui pembentukan serikat pekerja di perusahaan itu. Ternyata ia sendiri anggota serikat buruh di negaranya.