Sunday, November 15, 2009

DPRD: Penanganan Banjir Butuh 900 M per Tahun


Penanganan banjir di Jakarta membutuhkan kegiatan multiyears yang mesti berkesinambungan. Saat ini, pengelolaan tata ruang jabodetabek pun harus berperspektif banjir dan jadi prioritas utama. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan sedikitnya 900 milyar per tahun.

Tidak komprehensifnya penanganan banjir di Jakarta, membuat banjir ibarat luka lama yang tidak bisa disembuhkan. Padahal, setiap tahunnya pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan dana yang cukup besar hanya demi mengatasi permasalahan klasik yang satu ini.

Sat ini, penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI kurang serius, terlihat dari berlarut-larutnya penyelesaian prasarana teknis yang berkaitan dengan antisipasi banjir. Dari begitu banyak saluran-saluran yang harusnya bisa mengalirkan air ke sungai, hanya sedikit yang berfungsi baik.
Selebihnya telah rusak akibat kurangnya pemeliharaan. Karena itu, salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan memaksimalkan pompa-pompa yang ada.

Selain itu, penanganan masalah banjir yang dilakukan seringkali kalah cepat dengan masalah baru yang timbul. “setiap tahun gap yang timbul antara penyelesaian dengan munculnya masalah baru semakin besar. Contohnya, dari penyelesaian 10 -15 masalah, ternyata timbul 100 masalah baru”, ungkap Sayogo Hendrosubroto, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Dinamika perkembangan kota Jakarta pun ditengarai menjadi penyebab merosotnya kondisi lingkungan ibukota. Lahan-lahan yang seharusnya diperuntukan sebagai kawasan hijau atau pun daerah tangkapan air (catchment area), kini berubah menjadi pemukiman padat penduduk. Sehingga tidak mengherankan, jika kawasan tersebut akan terendam saat hujan turun. Selain karena tidak berfungsinya saluran pembuangan, kebanyakan kawasan-kawasan tersebut berada pada posisi yang rendah.

“sekarang ini air permukaan tidak bisa masuk ke saluran, karena adanya penyumbatan. Kapasitas salurannya juga terbatas. Adanya usulan untuk memperbesar saluran yang ada pun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga jangan heran, jika hujan sedikit saja kawasan bisnis seperti Sudirman– Thamrin akan tergenang air” Ujar Sayogo menjelaskan.

Dalam hitung-hitungan Komisi D DPRD yang membidangi tataruang wilayah dan lingkungan hidup, penanganan masalah banjir Jakarta membutuhkan dana sekitar 3 Triliun rupiah. Dana sebesar itu tentunya tidak tersedia dalam APBD. Karenanya , DPRD sedang mengupayakan adanya pinjaman dari Bank Dunia yang terkenal dengan bunga rendah.

“mudah-mudahan aja, tahun depan pinjaman tersebut bisa cair. Meski banyak yang tidak setuju, tambahan dana tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemda DKI. Pasalnya, jika tidak dimulai, permasalahan ini tidak akan selesai” tegas Sayogo.

Menanggapi dana sebesar itu, Sayogo mengusulkan adanya transparansi keuangan yang diawasi bersama oleh semua elemen terkait. Selain itu, program tersebut betul-betul nyata dan sangat di perlukan demi kepentingan masyrakat ibukota.

Beberapa waktu tahun lalu, Pemprov DKI sempat mendapatkan dana sebesar 40% dari total 1,3 Triliun yang dianggarkan pemerintah pusat untuk penanganan banjir. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan teknis, seperti pengerukan dan pembersihan aliran sungai.

Namun belakangan Pemprov DKI tidak lagi mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Karenanya DPRD menyesalkan tidak adanya bantuan terkait program-progam yang sedang berjalan, padahal program yang berkaitan dengan normalisasi sungai sangat di perlukan. Apalagi berembus kabar tentang anggaran Banjir Kanal Timur (BKT) yang tidak diserap cukup banyak. “Kalau itu kita anggarkan ke wilayah, penanganan banjir tentu sangat signifikan sekali”, tegas Sayogo.

“kedepannya kita sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dengan adanya alokasi APBN yang menyertakan penanganan banjir Jakarta di dalamnya. Pasalnya, permasalahan banjir Jakarta seakan jalan di tempat. Seharusnya pemerintah pusat tidak pilih kasih, karena selama ini beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Sulsel kerap mendapat kucuran dana dari APBN, sementara DKI Jakarta tidak”, tukasnya. (jacko_agun)

(foto: heruno.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment

ANTARA - Lingkungan

Climate Change News - ENN