 |
| Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen pada tahun 2028-2029. Strategi kebijakan dapat dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya mendorong hilirisasi SDA menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Foto: kemenkeu |
berita-sekejap, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam masa pemerintahannya.
Terakhir, Presiden Prabowo menyatakan optimistis dalam 5 tahun hal itu bisa terwujud. Sontak, ide itu membuat kaget banyak pihak, termasuk sejumlah negara lain.
Selama ini, menurut Prabowo, banyak pihak tidak terlalu yakin dan tidak percaya bahwa ia mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar itu.
Pasalnya, International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%, dengan pertumbuhan tahun 2025- 2029 hanya mencapai 5,1%.
Dari laporan tersebut, tahun depan (2025) ekonomi RI diprediksi tumbuh 5,7 persen, setelah tahun ini yang hanya bertengger di angka 4,96 persen. Berikutnya di tahun 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5,6 persen, dan 2027 sebesar 5,7 persen.
Kemudian pada tahun 2028, ekonomi Indonesia diprediksi berhasil tumbuh 5,6 persen dan naik sedikit 5,7 persen pada tahun 2029.
Dalam sejarahnya, pertumbuhan Indonesia pernah mencapai level tertinggi pada tahun 1973, 1977, dan 1995. Kala itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, meskipun rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong rendah.
Sementara itu, kontribusi konsumsi rumah tangga rata-rata mencapai 66% terhadap PDB dan belanja pemerintah rata-rata mencapai 10%. Menariknya, rasio investasi pada era itu hanya sebesar 17,9% (1973), 20,1% (1977), dan 28,4% di tahun 1995.
Edmira Rivani1 & Fadila Puti Lenggo Geni untuk Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI mencatat, kunci untuk pencapaian tersebut adalah perubahan struktural melalui industrialisasi dan meningkatkan peran modernisasi.
Juga ada faktor akumulasi kapital dan investasi fundamental di bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan kelembagaan juga perlu tetap ditingkatkan.
Stimulus Keynesian melalui berbagai jalur perlu diidentifikasi agar mendorong pertumbuhan. Jalur utamanya ada tiga, yakni kebijakan produktivitas tenaga kerja yang tepat dalam mengatasi kesenjangan produktivitas yang masih tinggi.
Berikutnya, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kelembagaan.
Terakhir, hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural yang harus terus diprioritaskan.
Perubahan mendasar
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai pertumbuhan 8 persen mustahil terwujud tanpa perubahan kebijakan yang mendasar.
Proyeksi IMF ternyata masih lebih rendah ketimbang proyeksi pemerintah yang tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam RAPBN disebutkan, pertumbuhan berada dalam kisaran 5,1 – 5,5 persen pada 2025 dan tumbuh hingga 5,8 – 6,6 persen pada 2029.
“Kemungkinan tumbuh 8 persen dari proyeksi IMF tidak ada. Mustahil kalau mau diubah, berarti perlu perubahan mendasar,” ujar Awalil dalam webinar Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong di Jakarta, Selasa, (29/10).
Kendati proyeksi IMF jauh di bawah target pemerintah, Awalil menilai proyeksi itu masih tergolong optimistis, mengingat nilainya tidak jauh-jauh amat dari rata-rata negara di Asia. IMF dalam laporannya turut memproyeksikan indikator-indikator lain seperti inflasi, tingkat pengangguran, defisit APBN, utang, hingga transaksi berjalan.
Analisis Awalil terhadap indikator-indikator itu, menunjukkan adanya kemungkinan ekonomi Indonesia kurang baik. Pasalnya, beberapa indikator seperti tingkat pengangguran dan investasi hingga 2029 masih cenderung berbanding terbalik.
“Proyeksi IMF memperlihatkan bahwa sebetulnya ekonomi Indonesia ini rawan, terutama kalau ada kejadian tidak terduga seperti external shock,” paparnya.
Ia lantas menyarankan pemerintah agar tidak hanya terpaku pada angka 8 persen, melainkan mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Menurut Awalil, kriteria pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan ditandai dengan produksi yang meningkat dan adanya daya beli di masyarakat.
“Kalau Prabowo mampu membuat rata-rata pertumbuhan 6 persen yang sangat berkualitas, dan andai beliau panjang umur dan rakyat menerima perubahan yang bagus itu, maka bicara 8 persen bisa di periode keduanya,” paparnya.
Aneka tantangan
Peneliti Edmira dan Fadila membeberkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya berpatokan pada angka akhir yang tinggi, namun setiap komponen rencana pemerintah harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sudah harus memperhitungkan nilai keberlangsungan dan manfaatnya bagi masyarakat, seiring mewaspadai tantangan global.
Pertama, meningkatkan angka pekerja formal melalui transmigrasi serta penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pekerja formal menjadi tantangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dua sektor itu diidominasi oleh pekerja informal dan perlu penguatan agar dapat memformalkan pekerja informal di kedua sektor ini.
Kedua, optimalisasi hilirisasi dan antisipasi cadangan nikel. Pemerintah terus memanfaatkan cadangan nikel, bekerja sama dengan produsen mobil listrik internasional untuk pengembangan baterai.
Kendati terkesan menjanjikan, pemerintah perlu memerhatikan keberlangsungan lingkungan atas smelter nikel. Pasalnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan cadangan nikel Indonesia akan habis dalam kurun 6 tahun ke depan atau sekitar tahun 2030.
Ketiga, perlunya anggaran makan gratis yang ketat namun tepat sasaran. Pemerintah harus membuat standarisasi sistem makan gratis secara nasional, disesuaikan dengan kondisi tiap daerah.
Keempat, tantangan mempertahankan pertumbuhan ekspor. Indonesia sejauh ini masih bergantung pada pasar ekspor China. Bank Dunia memperkirakan ekonomi China mengalami pelambatan dengan proyeksi pertumbuhan hanya 4,6%, merupakan penurunan sebesar 0,4% dari perkiraan Januari 2023.
Proyeksi di 2025 menunjukkan tren pelemahan masih berlanjut, dengan prakiraan pertumbuhan hanya sebesar 4,4%, serta kondisi geopolitik yang tidak menentu, termasuk pasar global yang ikut melambat, mengakibatkan upaya meningkatkan ekspor Indonesia semakin sulit.
Hal ini menjadi peringatan bagi ekspor Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang, jika tidak segera mengalihkan fokus pada pasar-pasar lain.
Kelima, kebijakan fiskal yang serius guna menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga saat ini, UMKM terus berkembang dan jumlahnya meningkat. Bahkan, banyak pelaku UMKM yang telah menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu penjualan mereka.
Artinya, UMKM tidak hanya bertambah secara kuantitas, namun mampu mengembangkan potensi masing-masing.
Kendati demikian, sejumlah kebijakan fiskal untuk UMKM perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terbaru, karena digitalisasi dan perlunya sosialisasi masif. Kontribusi pajak UMKM masih rendah padahal jumlah wajib pajak UMKM sudah meningkat, mengindikasikan banyak UMKM baru belum paham tentang perpajakan.
Keenam, insentif fiskal dan pembiayaan kreatif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi hijau-biru dan syariah. Pemerintah sudah mengesahkan pajak karbon melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2022, namun aturan tersebut masih belum dijalankan.
Padahal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengklasifikasikan pajak lingkungan dalam empat kategori, yaitu pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya.
Selain itu, pajak lingkungan harus difokuskan secara eksklusif untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Indonesia masih banyak tertinggal dalam pengaplikasian pajak lingkungan, selain harus disesuaikan dengan industri yang akan terkena pajak.
Strategi pemerintah
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah merencanakan beberapa strategi, di antaranya, hilirisasi industri, peningkatan ekspor, hinga investasi.
Hilirisasi Industri. Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Investasi harus bisa tumbuh sekitar 10 persen, dan ekspor tumbuh 9 persen, dengan sektor meliputi jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi, atau green energy.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dijaga dengan menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) antara lain melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia dan peningkatan akses dan konektivitas, serta menyediakan fasilitas pendidikan atau pelatihan vokasi dan program upskilling dan reskilling tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Termasuk juga di hari-hari besar nasional, inflasi perlu dijaga. Pemerintah daerah diminta terus menjaga inflasi pangan bergejolak (volatile food) di bawah 5 persen untuk memastikan capaian inflasi tahun 2024 tetap terkendali. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi kenaikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.
Peningkatan Ekspor. Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor antara 7-10 persen pada 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai ekspor diharapkan terus meningkat hingga 2029 dan mencapai USD 405,69 miliar dengan pertumbuhan 9,64 persen.
Target nilai ekspor akan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pasalnya, pertumbuhan ekspor merupakan salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar.
Investasi Besar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp 49.418 triliun untuk mencapai pertumbuhan 8 persen. Caranya dengan meningkatkan prosentase Penanaman Modal Asing (PMA) per Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2 persen, kontribusi industri per PDB tahun 2029 mencapai 21,9 persen, ekspor barang USD 400 miliar, termasuk menjaga pangsa pasar rantai pasok global (global value chain) berada di angka1,4 persen.
Berikutnya, pendapatan negara per PDB tahun 2029 harus dijaga di level 18 persen, belanja negara per PDB hanya sebesar 20 persen, produksi Gabah Kering Giling (GKG) meningkat 20 juta ton, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 45,6 persen, dan rasio PDB Pariwisata sebesar5 persen dengan devisa mencapai USD 39,44 miliar.
Selain itu, Bappenas telah menyusun Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN adalah investasi pemerintah, swasta, dan BUMN yang sangat strategis karena memberikan dukungan terhadap penciptaan pertumbuhan 8 persen. Termasuk juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan konektivitas domestik di Indonesia.
Optimisme presiden
Presiden Prabowo tetap optimistis terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, meskipun mengakui ada tantangan besar yang harus dihadapi.
Menurutnya, target tersebut dimaksudkan sebagai motivasi bagi bangsa Indonesia, meskipun sangat terbuka peluang angka 8 persen belum tentu tercapai.
"Memang saya mencanangkan pertumbuhan (ekonomi) 8 persen. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya, kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8 persen," kata Prabowo di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).
Pada kesempatan itu, Prabowo bahkan mengutip kata-kata bung Karno, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak mencapai langit, minimal jatuh di antara bintang-bintang". Keyakinan Prabowo itu disambut tepuk tangan para menteri dan kepala daerah yang hadir.
Kendati pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 (lima) tahun merupakan target yang ambisius dan menghadapi banyak tantangan, pemerintah telah merumuskan sejumlah strategi untuk mencapainya.
Keberhasilan mewujudkan target tersebut sangat bergantung pada implementasi efektif dari strategi yang telah dibuat, termasuk respons menghadapi dinamika ekonomi global.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar