INATEX – INDO INTERTEX 2025, Ajang Strategis Mendorong Pertumbuhan Industri Tekstil dan Garmen

Sebagai ajang bergengsi di industri tekstil dan garmen, INATEX – INDO INTERTEX 2025 kembali dengan edisi ke-21. Foto: Istimewa

berita-sekejab, JAKARTA - INATEX – INDO INTERTEX 2025 kembali hadir dengan edisi ke-21 sebagai ajang bergengsi di industri tekstil dan garmen. Diselenggarakan bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia, pameran ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat daya saing serta mendorong pertumbuhan industri tekstil dan garmen secara nasional.

Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari, dari Selasa, 15 April hingga Kamis, 17 April 2025. Bertempat di area seluas lebih dari 23.000 meter persegi, INATEX – INDO INTERTEX 2025 akan menghadirkan lebih dari 600 perusahaan dari 20 negara yang siap memperkenalkan teknologi terbaru, tren global, serta solusi inovatif dalam berkelanjutan, digitalisasi, dan efisiensi energi di industri tekstil dan garmen.

Pemerintah menargetkan industri tekstil dan garmen sebagai salah satu dari tiga industri utama yang akan mendorong sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025. Fokus pada revolusi fesyen dengan penggunaan material ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi sub-kategori yang paling diminati.

Hemat Anggaran: Kontradiksi di Tengah Kabinet Gendut

Pemerintahan Prabowo - Gibran untuk periode 2024 - 2029. Foto: Ist

berita-sekejap, JAKARTA - Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran tampak kontradiktif dengan kebijakannya membentuk kabinet yang 'gemuk' dengan menambah jumlah kementerian. 

Merujuk bbc.com, pada Oktober 2024, Prabowo memperluas kabinet menjadi 48 kementerian, termasuk tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis, menjadikannya kabinet terbesar sejak era 1960-an.

Penambahan jumlah kementerian ini berpotensi meningkatkan pengeluaran negara secara signifikan. Setiap kementerian baru memerlukan anggaran untuk operasional, gaji pegawai, fasilitas kantor, dan kebutuhan lainnya. Lembaga kajian ekonomi, Center of Economic and Law Studies (Celios), seperti diberitakan nasional.tempo.co memperkirakan bahwa kabinet baru ini dapat menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahun.

Selain itu, struktur kabinet yang lebih besar dapat menyebabkan inefisiensi dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Dengan lebih banyak kementerian, risiko tumpang tindih tugas dan fungsi meningkat, yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi program pemerintah. 

Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, menyatakan bahwa banyaknya jumlah kementerian berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan karena adanya irisan tugas antar kementerian.

Di sisi lain, mengutip kompas.id, pada Januari 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Penghematan ini ditujukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dalam mencapai efisiensi anggaran. Di satu sisi, pemerintah berupaya menghemat pengeluaran, namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian justru berpotensi meningkatkan beban anggaran dan menimbulkan inefisiensi dalam birokrasi.

Analisis Inflasi Tahunan Januari 2025: Tren dan Faktor Pendorong

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (year-on-year/yoy). Foto: detik

berita-sekejap, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen secara year-on-year (yoy). Hal ini mencerminkan adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,19 pada Januari 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025.

Inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yang turut mempengaruhi pergerakan inflasi secara keseluruhan.

Faktor Pendorong Inflasi

1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok ini menjadi penyumbang utama inflasi dengan laju inflasi sebesar 3,69 persen dan memberikan andil sebesar 1,07 persen. Beberapa komoditas yang berkontribusi besar dalam kelompok ini adalah:

• Minyak goreng: Andil sebesar 0,14 persen.

• Sigaret keretek mesin: Andil sebesar 0,12 persen.

• Cabai rawit, kopi bubuk, dan beras: Memberikan andil cukup besar terhadap inflasi.

Google Eror, Nilai Tukar Rupiah Menguat bikin Warga Bingung

Arsip Foto - Petugas menunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). Foto: ANTARA

berita-sekejap, JAKARTA -  Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat secara tiba-tiba di Google telah menimbulkan kegaduhan. Hal itu mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada sumber informasi tunggal, dan tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Kesalahan teknis dalam sistem Google telah menimbulkan kepanikan dan spekulasi di masyarakat. Dari peristiwa itu ada beberapa poin menarik yang bisa digarisbawahi:

1. Ketergantungan pada Google sebagai sumber informasi
   Banyak masyarakat yang langsung mempercayai angka yang ditampilkan tanpa melakukan verifikasi silang dengan sumber resmi, seperti Bank Indonesia atau penyedia data keuangan lainnya.

Ini Daftar 16 Pos Belanja yang Dipangkas Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. foto: ist

berita-sekejap, JAKARTA -  Pemangkasan anggaran dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan upaya efisiensi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. 

Fokus pemangkasan lebih pada pengurangan belanja operasional, seperti alat tulis kantor, rapat, perjalanan dinas, hingga jasa konsultan. Pemangkasan tidak langsung berdampak pada layanan publik inti.

Hal itu diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui surat edaran berisi daftar belanja kementerian dan lembaga yang akan terdampak pemangkasan anggaran. Efisiensi ditargetkan pemerintah terhadap 16 belanja kementerian, mulai dari alat tulis kantor, rapat hingga pendidikan dan latihan (diklat) dengan persentase yang berbeda-beda.

Edaran Menkeu tersebut dimuat dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025, ditujukan kepada menteri-menteri kabinet merah putih, kepala kepolisian, jaksa agung dan para kepala lembaga.