"MeReNGkUh KeRuCuT SiNaBuNg"

Tak banyak gunung api di Indonesia mempunyai bentuk kerucut di puncaknya. Keindahan seperti itu hanya bisa kita temui di Gunung Sinabung, gunung tertinggi di Sumatera utara. Walau harus rela meniti tanjakan selama 4-6 jam, pesona yang ditampilkannya sebanding dengan keringat yang kita keluarkan.

Gunung Sinabung (2.451m) terletak di Kec. Simpang Empat, Kabupaten karo, Propinsi Sumatera Utara. Kawasan hutannya yang masih asri dengan aneka satwa serta kerucut di puncaknya menjadi daya tarik kawasan ini. Letak gunung ini pun tak terlalu jauh dari Gunung Sibayak yang telah lebih dahulu menjadi lokasi tujuan wisata di Sumatera Utara.

Bagi masyarakat Sumatera Utara, keberadaan gunung ini sangat erat hubungannya dengan objek wisata Danau Lau Kawar. Pasalnya danau ini, menjadi pintu masuk bagi pengunjung yang ingin mendaki Sinabung. Sedangkan bagi mereka yang ingin mencoba rute lain dapat memulainya dari arah Selatan, yakni dari Desa Mardingding atau Desa Suka Meriah. Hanya saja, kedua jalur ini sangat jarang dipakai karena jalur yang terputus-putus

Air danau yang tenang ditingkahi udara sejuk, pertanda kesan pertama sewaktu tiba. Keindahan alam pun kian terasa ketika kita berkemah atau sekedar tamasya ke tempat ini. Rimbunnya pepohonan yang mengelilingi danau pun ikut menambah keasriannya. Bayangkan, di tengah maraknya penebangan liar, ternyata masih ada sejumput surga yang masih lestari.

Pada hari-hari libur, sedikitnya 400-500 wisatawan -yang kebanyakan domestik- mengunjungi tempat ini. Umumnya mereka datang dari kota-kota terdekat seperti: Pancurbatu, Berastagi, Kabanjahe dan Medan. Sedangkan bagi kalangan turis asing, tempat ini kurang diminati, karena terbatasnya akses transportasi dan kondisi jalan yang rusak di beberapa sisi. Belum lagi, pilihan untuk tempat makan dan menginap tak banyak.

Cara Mencapainya

Dari Kota Medan, pengunjung dapat menumpang bus trayek Medan-Kabanjahe atau Medan Berastagi dari Terminal Pinang Baris dengan membayar Rp.10.000/ orang. Atau, jika ingin mempersingkat waktu, pengunjung bisa memulainya dari kawasan Padang Bulan-Medan. Biasanya disini ada terminal bayangan bagi bus-bus luar kota, jurusan Berastagi atau Kabanjahe, yang berhenti untuk mengangkut penumpang.

Untuk lebih mudah, biasanya pengunjung berhenti di Brastagi. Dari sini, kita bisa melanjutkan perjalanan dengan menaiki angkutan pedesaan bernama “Takshima” dengan merogoh kocek Rp. 10.000/ orang, akan berakhir di Danau Lau Kawar. Disini, pendaki harus ekstra sabar. Pasalnya, kendaraan ini agak jarang dan kita akan menjadi penumpang terakhir yang akan diantar.

Sarana jalan mencapai Gunung Sinabung, ternyata masih terkendala. Dari 30 Km panjang lintasan, sedikitnya 20 Km jalan propinsi jurusan Kabanjahe-Kutarayat rusak berat dan tidak ada perawatan. Juga sekitar 2 km jalan kabupaten, mulai dari desa simpang Kutarayat -sebagai batas dengan jalan propinsi- melewati desa Kutagugung Kec. Simpang Empat, kondisinya memprihatinkan. Akibatnya, agen perjalanan enggan menyertakannya menjadi rute wisata bagi wisatawan mancanegara. Sehingga para wisatawan yang ingin datang merasa waswas. Padahal, jarak Lau Kawar ke Medan hanya sekitar 80 km, atau sekitar 30 km dari Kota Brastagi. Jarak ini jauh lebih dekat ketimbang jarak Medan – Danau Toba atau Medan – Bukit Lawang, yang jadi tujuan favorit kalangan turis asing.

Kepenatan selama berkendara akibat jalan yang rusak, berliku dan sempit menyusuri punggung perbukitan menuju danau di ketinggian 1.425 mdpl, niscaya segera terlupakan. Berganti dengan keindahan begitu tiba di tepi Danau Lau Kawar.

Danau Lau kawar

Pesona Danau Lau Kawar memang tak semegah Danau Toba yang keindahannya sudah melegenda hingga mancanegara. Dibandingkan Danau Toba yang luasnya mencapai 1.265 Km2, Danau Lau Kawar luasnya hanya 200 Km2. Tapi jangan salah, keeksotisannya yang membuatnya berbeda ditingkahi wajah-wajah ramah penduduk desa.

Setibanya di danau yang berada diketinggian 1.425 mdpl ini, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp 2.000/orang. Sedangkan bagi pengunjung yang ingin mendaki dikenakan tambahan biaya senilai Rp. 2.000/orang. Harga ini relatif terjangkau bagi pengunjung yang kebanyakan pelajar dan mahasiswa.

Di Kawasan ini bisa kita melihat kesuburan “Tanah Karo Simalem” atau Karo yang cantik. Layaknya daerah pegunungan berhawa sejuk pada umumnya, Lau Kawar juga merupakan sentra sayur-mayur, bebungaan dan bebuahan. Di kawasan ini, ribuan hektar ladang terbentang, baik di dataran maupun lereng-lereng pebukitan. Aneka sayur terhampar luas, berseling dengan ladang jeruk Sunkist –ciri khas tanaman buah di tempat ini- yang mulai menguning. Kalau mau, pelancong bisa membeli jeruk Sunkist yang baru dipetik dengan harga murah.

Bagi pengunjung yang tak ingin kemana-mana, dan lebih memilih menikmati keindahan danau dari dekat, bisa mencoba singgah di restoran terapung di pinggir danau. Dari tempat ini kita dapat merasakan balutan udara dingin ciri khas kawasan pegunungan yang menusuk tulang, sembari menyantap makanan yang ditawarkan.

Dari tempat ini juga kita bisa menyaksikan rakit-rakit kecil para pencari ikan yang baru tiba, bersamaan dengan tenggelamnya mentari di ufuk barat. Ini adalah pesona yang luar biasa indahnya. Kala semburat merah menyembul di balik perbukitan berpadu dengan riak gelombang yang lembut memecah bias bayangan pencari ikan, memberi gambaran yang begitu utuh tentang keindahan danau ini.

Proses Pembentukan

Secara geologi gunung Sinabung muncul karena adanya pengangkatan-pengangkatan (orogenesa) disusul dengan proses vulkanik berupa erupsi Gunung Api Kwarter yang lebih bersifat effusif. Gunung ini termasuk gunung api aktif tipe B, karena tidak memperlihatkan kegiatan vulkanik sejak tahun 1600 sampai sekarang.

Menurut NR. Camerooon, et.al.1982, bentang alam Gunung Sinabung merupakan bagian dari daratan tinggi Berastagi (Berastagi High Lands) yang disebelah selatannya berbatasan dengan dataran tinggi Kabanjahe (Kabanjahe Plateau). Bentang alam ini pun masih merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan Timur.

Ditinjau dari pola struktur regional yang dapat diamati, G.Sinabung dan G.Sibayak mempunyai kelurusan dengan Danau Toba. Diperkirakan aktivitas dan kemunculan gunung api ini mempunyai kaitan erat dengan terjadinya Gunung Toba tersebut.

Berdasarkan fisiografinya, G. Sinabung masih memiliki tubuh yang lebih mulus dan merupakan gunung api soliter yang muncul di atas Dataran Tinggi Karo, berbeda dengan Gunung Sibayak yang puncaknya telah porak poranda.

Dari bentuknya yang masih mulus bisa dikatakan bahwa G. Sinabung relatif lebih muda ketimbang G. Sibayak yang terletak di sebelah Barat Lautnya. G. Sinabung merupakan gunung api strato dengan kerucut bagus yang secara morfologi dibagi menjadi tiga satuan yaitu : satuan morfologi puncak, morfologi lereng dan morfologi kaki.

Dari sejarahnya, diperkirakan gunung api ini mulai tumbuh antara Plistosen hingga Holosen, dengan menghasilkan banyak aliran lava pada lereng-lerengnya. Secara regional gunung api ini termasuk tipe Kwarter, sedangkan stratigrafi vulkaniknya belum ada (belum dipetakan).

Berdasarkan penelitian, ditemukan batuan lava dari berupa: Andesit piroksen, lahar, agglomerate, dengan komposisi mineral terdiri atas: augit, hornblende dan hipersten.

Etnis Lokal

Etnis Karo, salah satu suku di Sumatra Utara yang bermukim di kawasan pegunungan, terdapat di daerah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Suku ini terkenal karena keuletannya dalam bertani. Letak geografis dan perbedaan bahasa yang membuat mereka enggan disebut bagian etnis Batak. Pasalnya, mereka mempunyai sebutan sendiri untuk orang Batak yaitu Kalak Teba.

Dalam beberapa literatur, etimologi Karo berasal dari kata Haru. Haru ini berasal dari nama kerajaan Haru yang berdiri sekitar abad 14 sampai abad 15 di daerah Sumatera Bagian Utara. Kemudian pengucapan kata Haru ini berubah menjadi Karo. Inilah diperkirakan awal terbentuknya nama Karo.

Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Karo mempunyai sistem marga (klan). Dalam bahasa Karo marga disebut merga sebutan untuk laki-laki, sedangkan perempuan disebut beru. Setiap orang Karo mempunyai merga. Merga diperoleh secara otomatis dari ayah. Merga ayah juga merga anak. Orang yang mempunyai merga atau beru yang sama, dianggap bersaudara dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama. Kalau ada laki-laki bermarga sama, maka mereka disebut (b)ersenina, demikian juga antara perempuan dengan perempuan yang mempunyai beru sama, maka disebut juga (b)ersenina. Namun antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bermerga sama, mereka disebut erturang, sehingga dilarang melakukan perkawinan, kecuali pada merga Sembiring dan Peranginangin ada yang dapat menikah diantara mereka.

Menurut Sangti (1976:130) dan Sinar (1991:1617), sebelum klan (marga) Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan dan Perangin-angin menjadi bagian dari masyarakat, telah ada penduduk asli Karo pertama yakni marga Karo Sekali. Dengan kedatangan kelompok marga Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan dan Perangin-angin, akhirnya membuat masyarakat Karo semakin banyak. Interaksi ini yang mendorong terjadi pembentukan merga si lima.

Pembentukan ini bukan berdasarkan asal keturunan menurut garis bapak (secara genealogis patrilineal) seperti di Batak Toba, tetapi lebih kepada proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Karo Tua kepada masyarakat Karo Muda, yakni lebih kurang pada tahun 1780. Pembentukan ini berkaitan dengan keamanan, sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi pergolakan antara orang-orang yang datang dari kerajaan Haru dengan penduduk asli.

Kini merga si lima (klan yang lima) tak dapat dipisahkan dari masyarakat Karo. Seiring perkembangan jaman, masyarakat Karo melalui merga si lima yang berdomisili di dataran tinggi, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di sekitarnya, seperti ke Deli Serdang, Dairi Langkat, Simalungun dan Tanah Alas (Aceh Tenggara). Bahkan secara individu kini mulai menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, maupun ke luar negeri.

Persiapan Pendakian

Seperti pendakian ke gunung-gunung lain di Indonesia, perijinan ke tempat ini tidaklah sulit. Persiapan administratif perlu diperhatikan. Setelah membayar retribusi, kita harus menyerahkan fotocopy KTP/ SIM dan mendaftarkan anggota tim yang akan menuju puncak. Ini bertujuan untuk lebih memudahkan pendataan dan evakuasi jika terjadi sesuatu di gunung.

Selain itu, perlengakapan mendaki, seperti; tenda, alat navigasi, peralatan masak, matras, sleeping bag, pakaian ganti dan makanan menjadi menu wajib yang harus dipenuhi. Bisa dipastikan betapa tersiksanya kita, jika salah satu alat tersebut tidak ada. Untuk itulah pengecekan terhadap peralatan pribadi maupun tim perlu dilakukan sebelum berangkat. Pasalnya, diatas sana tak ada tempat untuk mencari ataupun membeli semua keperluan tersebut.

Namun, yang paling penting dari semuanya adalah kesiapan individu. Adalah terlalu beresiko, kita mendaki dalam keadaan tidak sehat. Untuk itu menjaga kebugaran, melalui olahraga teratur dan pola hidup sehat mutlak hukumnya, bagi mereka yang hobi berkegiatan di alam bebas.

Rute Pendakian

Jika ingin memulai pendakian dari tempat ini, sebaiknya di lakukan pada pagi hingga siang hari. Selain bisa menikmati pemandangan, kita pun akan gampang menemukan rute yang kadangkala terputus-putus.

Saat mulai mendaki dari Lau Kawar kita akan melewati perladangan penduduk, sebelum tiba di batas hutan, biasa disebut "Pintu Rimba". Hati-hati melewati pintu rimba ini, karena terdapat banyak persimpangan. Salah-salah anda malah masuk ke ladang orang.

Setelah berjalan 30 menit dari “Pintu Rimba” kita akan tiba di pos I. Pos ini tidak ada ciri-ciri khususnya, selain 2 pohon tumbang dengan dataran untuk mendirikan tenda. Dari sini kita harus waspada, karena ada percabangan. Jalur yang benar adalah yang lurus, sedang ke kanan akan menuju turun dan ke kiri mengarah ke punggungan yang lain.

Jika masih bugar, tak ada salahnya segera bergegas. Pasalnya, terlalu lama istirahat akan membuat kita malas beranjak. Untuk mencapai Pos II di ketinggian 1.697 mdpl, kita akan tetap berada di jalan setapak yang mulai terjal. Jalan yang tadinya landai, lambat laun menunjukkan wujud aslinya. Perlu kewaspadaan saat berjalan diantara akar-akar pohon, kalau tak ingin terjerembab.

Dengan nafas yang ngos-ngosan, pendaki bisa mencapai Pos III ((1.842 mdpl) berjarak 30 menit. Pos ini berada pada sebuah tanjakan dengan tanah datar yang sempit sekali. Bahkan untuk mendirikan tenda ukuran dua orang pun agak susah.

Di Gunung Sinabung, sumber air relatif sukar ditemukan. Hanya di tempat-tempat tertentu kita bisa menemukannya, salah satunya ada di “Hutan Pandan” pada ketinggian 1.962 mdpl, diantara pos III dan Pos IV. Ini yang menyebabkan setiap pendaki harus membawa air extra banyak. Pasalnya, selain untuk minum selama perjalanan, kita akan membutuhkannya untuk memasak.

Lepas dari hutan pandan tadi, kita akan menemukan jalur yang mulai terbuka dengan tanaman perdu sebagai ciri batas vegetasi puncak. Ini jadi pembatas antara pohon-pohon besar dengan tanaman yang lebih rendah. Dari sini, kita bisa melepas pandang ke sekeliling. Danau Lau Kawar yang nun jauh di bawah akan terlihat kecil dari sini. Tapi, keindahannya masih saja mempesona.

Secara perlahan namun pasti, setelah berjalan 30 menit dari Hutan Pandan, kita akan tiba di Pos IV pada ketinggian 2.187 mdpl. Pos ini memiliki tempat berkemah terluas di jalur ini. Sebuah dataran bisa menampung tiga hingga empat buah tenda. Dari sini juga nuansa khas puncak mulai terasa. Angin yang beradu kencang ditingkahi aroma belerang menjadi menu khusus yang dinanti-nanti para pendaki. Aroma ini juga yang membuat citra mistis sebuah gunung semakin terasa.

Walau puncak semu sudah kelihatan, bukan berarti perjalanan segera berakhir. Malah di tempat ini, kita akan berada pada pencapaian yang sesungguhnya. Rute yang benar-benar menanjak diantara batu-batu gunung menjadi pilihan sulit yang harus dilakoni. Di jalur ini pula kesabaran dan ketabahan akan di uji oleh alam. Cara kita melangkah dan menyesuaikan irama dalam tim, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, banyak contoh buruk perihal tak adanya kekompakan tim, hanya karena sisi egositas para pendakinya. Pelajaran ini pun hanya bisa kita temui saat mendaki gunung.

Di tanjakan terjal ini, kita akan bergelut dengan kemiringan lereng hingga 80 derajat. Jarak yang masih jauh membuat semangat kita dipertanyakan. Apalagi saat melihat teman ada di ujung sana, perasaan yang sama ikut meraja. Tapi, jika melihat rute yang begitu terjal kita dibuat kecut. Mungkin karena rute ini menguras emosi dan tenaga, banyak pendaki yang menyebutnya sebagai “Tanjakan Sakit Hati”. Kabarnya kecelakaan sering mendera pendaki (khususnya pemula) ditempat ini, akibat terlalu bernafsu dan tidak hati-hati.

Lepas dari tanjakan tadi, setelah berjalan sejauh 15 -20 menit, akhirnya kita akan tiba di puncak (2.451 mdpl). Tapi jangan heran, di gunung ini kita akan menemukan tiga undakan yaitu Puncak utama, Puncak Kedua dan Puncak Kerucut yang oleh pendaki setempat disebut sebagai “Puncak Flash Gordon”. Ketiga puncak terjadi akibat letusannya beberapa abad silam. Di puncak ini kita juga akan menemukan sebuah titik triangulasi tertier buatan Belanda. Namun sayang, pilar Ini mulai rusak akibat vandalisme berupa coretan orang-orang tak bertanggung jawab.

Bagi pendaki yang tiba di puncak tidak disarankan untuk mendirikan tenda di lokasi triangulasi, karena hempasan angin yang begitu kencang. Akan lebih baik, jika mendirikan tenda sedikit kebawah, tepatnya di sebelah kanan jalur. Disitu ada sebuah cerukan batu cadas yang sangat cocok sebagai tempat berlindung.

Di puncak ini kita juga dapat menemukan sebuah kawah yang cukup dalam, sisa letusan sebelumnya. Banyak pendaki turun ke kawah hanya untuk melihat lebih dekat sisa vulkanik yang masih aktif tersebut. Selain berfoto untuk mengabadikan tempat ini, tak sedikit pendaki yang mengabadikan namanya di kawah dengan menyusunnya dari bongkahan batuan gunung.

Jika beruntung, dari puncak ini pula kita bisa melepas pandang ke ujung cakrawala, melihat keindahan lainnya, seperti dataran tinggi Karo, Danau Toba, hingga kota-kota kecil diujung sana. Akhirnya, semua letih pupus sudah, berganti haru yang meluap luap. Sungguh, kebesaran Tuhan nyata ditempat ini.

"PP 37/2006 SeBuAh AmBiGUiTaS"

DKI Jakarta boleh saja kehilangan 80 nyawa dengan jumlah pengungsi 316.825 orang saat banjir menggenangi 70% kawasannnya. Saat banyak orang yang jadi korban, akibat sanitasi yang buruk, kurang makanan bergizi, diserang penyakit dan tidak punya tempat tinggal, banjir duit malah mengalir ke rumah wakil rakyat. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya direvisi!

Walau protes berdatangan dari banyak pihak (baca: masyarakat, mahasiswa dan LSM) perihal pembatalan PP no.37/2006, ternyata pemerintah hanya melakukan revisi, dengan menghapuskan Pasal 14 (d) tentang Dana Rapelan yang memuat Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional (DO) berlaku surut sejak Januari 2006, namun tetap mempertahankan TKI dan DO dengan cara lain.

Tercatat hanya tiga orang wakil rakyat yang sadar diri dan mengembalikannya, lebih dari 500-an anggota DPR lainnya dengan senang hati menerimanya. Praktik semacam ini sudah berulang kali terjadi dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Bisa dipastikan kerugian tetaplah di tangan rakyat.

Saat bencana alam melanda negeri ini, ternyata masih ada pihak yang ingin mengambil kesempatan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD melalui PP tersebut.

Selain besarnya pendapatan anggota dewan, tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional yang diberlakukan mulai 1 Januari 2006 dalam PP No 37/2006, secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya.

Tidak Rasional

Ada baiknya aksi penolakan terhadap PP No 37/2006 tidak hanya dilakukan dalam bentuk judicial review (baca: melakukan uji materi) ke Mahkamag Agung. Aksi turun ke jalan pun pantas dilakukan jika tekanan kepada pemerintah untuk membatalkan PP tersebut masih terkesan malu-malu.

Jika ditelaah, PP ini memang mengandung kontroversi dan sangat tidak logis. Pertama, PP tersebut tidak bisa berlaku surut. Artinya, PP 37 bertentangan dengan undang-undang sebelumnya, yakni UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terlebih PP ini bertentangan dengan asas kepatutan, karena akan memperkaya anggota dewan.

Contohnya, dalam UU No 10/2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, pasal 5 menyebutkan PP harus punya kejelasan tujuan. Jika dikaitkan dengan PP 37/2006, tak jelas apa tujuan PP ini? Bicara keberhasilan, rasanya masih jauh dari harapan. Apa dengan dana tunjangan itu kinerja DPR menjadi baik? Tida ada jaminan!

PP No.37/2006 juga bertentangan dengan UU No.17/2000 tentang Pajak Penghasilan, karena ternyata wakil rakyat tidak membayar pajak! Apa anggota DPRD punya hak istimewa tak bayar pajak?

Seharusnya, setiap orang adalah obyek pajak, tanpa kecuali. Kalau dibebankan kepada APBD, relatif besar juga dana APBD yang terkuras, sehingga mengurangi anggaran pembangunan untuk masyarakat. Ini tidak adil, presiden saja bayar pajak, masak anggota dewan tidak bayar pajak?
Dari aspek politik, PP itu akan memberi fasilitas yang berlebihan kepada anggota Dewan dalam kurun dua tahun. Seperti diketahui PP itu merupakan perubahan kedua dari PP No 24 Tahun 2004, yang sebelumnya diubah menjadi PP No 37 Tahun 2005. Ini dapat dilihat dari kenaikan penghasilan anggota DPRD yang cukup tajam, dari 8 item menjadi 12 item sumber pendapatan.

Pengalokasikan tunjangan komunikasi dan operasional untuk anggota DPRD berdasar PP itu juga menyinggung rasa keadilan dalam penganggaran. Distribusi anggaran yang seharusnya dimasukkan dalam 15 item urusan wajib daerah, malah masuk ke kantong anggota DPRD.

Sudah rahasia umum, biaya belanja komunikasi dan operasional sengaja dilambungkan sedemikian rupa, padahal sebetulnya tak semahal itu. Pemberlakuannya sejak 1 Januari 2006, ternyata melanggar jadwal kalender anggaran daerah, karena tidak mungkin dimasukkan dalam anggaran perubahan. Dan kemampuan keuangan daerah yang ada sebenarnya tidak riil karena tidak didasarkan pada pendapatan asli daerah.

Agar masyarakat tidak terjatuh dalam kemiskinan yang semakin dalam, sudah saatnya pemerintah daerah tidak mencairkan dana itu dan tidak membuat perdanya. Bagi daerah atau anggota DPRD yang sudah menerima dana tersebut sesuai PP No 37 Tahun 2006 perlu dilakukan uji materi.

Revisi atau Cabut Sama Saja

Berita revisi PP No 37/2006 mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Kabarnya keputusan itu muncul berkaitan dengan wacana di Forum Expert Meeting di Jogjakarta (Minggu, 28/01/07). Pertemuan itu memunculkan argumen, bahwa presiden bisa di-impeachment bila tetap mempertahan PP tersebut. Pasalnya, PP tersebut dinilai rentan tindak korupsi.

Keputusan pemerintah mencabut PP 37/2006 diduga berkaitan erat dengan munculnya kritik-kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat. Apakah adil, ketika rakyat dilanda bencana, anggota DPRD malah menikmati uang rapel?

Apa pun alasan dan latar belakangnya, pada Selasa (30/1) pemerintah telah mencabut PP No 37/2006 dan menginstruksikan Menteri Dalam Negeri. Moh Ma’ruf untuk menyiapkan revisi PP tersebut dengan menerbitkan PP pengganti.

Dalam konteks ini, masyarakat dibuat semakin bingung? Sebab, manakala sebuah PP dicabut, tentulah PP tersebut tidak berlaku lagi, diganti dengan PP baru yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan atau perundang-undang diatasnya. Sedangkan jika dilakukan revisi, berarti hanya beberapa point saja yang di ganti dan secara keseluruhan peraturan tersebut masih relevan dengan situasi saat ini, tentunya dengan nomor peraturan yang baru.

Dari sini kelihatan bahwa pemerintah tidak tegas. Kalau memang PP tesebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, tak ada cara lain selain di cabut lalu di ganti. Bukan dengan mengganti judul, tapi isinya tetap sama. Terlalu mubajir rasanya, presiden telah menetapkan tiga kali PP tentang Protokoler dan keuangan DPRD dalam waktu dua tahun, padahal masih banyak agenda lain yang lebih penting berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Perhatikan revisinya, untuk Tunjangan komunikasi Intensif (TKI) dan dana Operasional (DO) bukannya dihapuskan tetapi dibuatkan pengertian baru. Sebelum revisi, TKI dan DO diperlakukan sebagai belanja pegawai, sekarang TKI pimpinan dan anggota DPRD diperlakukan sebagai belanja pegawai, sedangkan DO untuk pimpinan DPRD menjadi Belanja Penunjang Operasi Pimpinan (BPOP), bukankah uang rakyat yang sama tetap mengalir apa pun definisi baru yang ditetapkan melalui revisi.

Adapun TKI dan BPOP yang sebelumnya diserahkan kepada daerah, sekarang diubah dengan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan keuangan daerah (tinggi, sedang, dan rendah). Untuk daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, maka BPOP untuk ketua DPRD maksimal 6 kali dana representasi, sedangkan TKI maksimal 3 kali dana representasi.

Sedangkan pemberlakuannya satu bulan setelah PP yang baru diundangkan, tidak lagi berlaku surut dari Januari 2006. Adakah yang menjamin uang rakyat yang mengalir ke rumah wakil rakyat lebih rendah ketimbang sebelum revisi? Tak ada jaminan apapun, karena pimpinan daerah umumnya juga terbiasa berkongkalingkong dengan lembaga legislatif, apalagi bila posisi politiknya sangat rentan seperti Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang hanya didukung sepenuh hati oleh partai gurem miliknya, Partai Demokrat.

Umumnya pendapatan anggota DPRD kabupaten/kota per bulan rata-rata Rp 10-15 juta, sedangkan di tingkat provinsi sekira Rp 25-30 juta/bulan, lalu di DPR-RI sekira Rp 50-75 juta/bulan. Bandingkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan Survei Sosial Nasional (Susenas, 2006) pada Februari 2005 yaitu Rp 129.108/kapita/bulan, lalu pada Maret 2006 dinaikkan menjadi Rp 152.847/kapita/bulan. Dari angka GK inilah, kita menemukan jumlah penduduk miskin di Indonesia sekarang naik dari 35,10 juta jiwa (15,97%) menjadi 39,05 juta jiwa (17,75%).

Bandingkan juga angka GK ini dengan pendapatan per bulan anggota DPRD kabupaten/kota sekitar 100 kali lipat, dengan anggota DPRD Provinsi sekira 200 kali lipat, dan dibandingkan pendapatan anggota DPR-RI sekira 500 kali lipat. Sungguh tak bermoral jika para wakil rakyat masih berniat menambah pendapatannya melalui PP 37/2006.

Harus Dikembalikan

Para anggota DPRD yang sudah terlanjur mengambil uang itu, sebaiknya segera mengembalikannya. Jika tidak dikembalikan, maka ia melanggar berbagai peraturan perundang-undangan dan karenanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus segera mencabut PP No 37 Tahun 2006 dan segera menyiapkan aturan sistem penggajian yang menyeluruh perihal masalah protokoler dan keuangan anggota dewan, sehingga jauh dari sifat korupsi.

Rasanya sudah cukup semua fasilitas bagi anggota dewan, apalagi itu berasal dari keringat rakyat. Selalu saja mereka yang diuntungkan. Tetapi, saat ditanya dimana kepekaan dan solidaritas mereka? Kita pasti tahu jawabnya! Bukankah mereka dipilih untuk menyuarakan inspirasi dan memperhatikan kepentingan rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas rakyat?

Mestinya mereka memiliki kepedulian pada rakyat yang semakin miskin ini. Tindakan wakil rakyat seharusnya tidak sekadar berdasar legalitas hukum, tetapi juga dilandasi kepekaan nurani untuk memperjuangkan keadilan, khususnya mereka yang lemah, tertindas, dan menderita, bukan dengan merampok uang rakyat. Sehingga jangan heran, rakyat semakin apatis dengan segala fungsi; eksekutif, yudikatif, apalagi legislatif sekarang ini.

BENCANA RATUSAN TAHUN KEMBALI TERULANG

Tak ada yang menyangka bencana kali ini merupakan yang terparah sepanjang catatan sejarah banjir di negeri ini. Kerugian triliunan rupiah dan hilangnya puluhan jiwa nyawa, menjadi harga mahal yang harus ditebus bangsa ini.

Seperti biasa, sampai larut malam, Ismail dan teman-temannya asyik ngobrol di pos ronda, seraya berjaga-jaga terhadap kemungkinan meluapnya kali Ciliwung. Pasalnya, sudah dua hari ini, hujan terus-menerus mengguyur Jakarta dengan begitu lebatnya.

Sekumpulan pemuda ini langsung membubarkan diri, begitu mendengar bunyi gemuruh menghantam pemukiman warga, tak terkecuali dengan Ismail. Dengan perasaan bingung pria paruh baya ini berlari ke rumahnya, memberitahukan anggota keluarga yang lain. Dia merasa bencana besar sedang mengancam. Untung anggota keluarganya langsung tanggap, dengan menuju tempat yang lebih tinggi, sembari membawa beberapa helai baju dan uang secukupnya. Sementara perabotan telah lebih diungsikan sehari sebelumnya

Ya.., banjir bandang yang pernah melanda ibukota lima tahun silam, kini terjadi kembali. Air yang mulanya hanya semata kaki, dalam waktu singkat sudah mencapai lutut. Selanjutnya, dalam setengah jam kemudian, banjir telah menggenangi rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Rumah-rumah warga langsung dibanjiri air hingga mencapai langit-langit, bahkan tak sedikit rumah yang hanyut atau tertutup air sama sekali.

Usai mengevakuasi anggota keluarganya, di dalam gang sempit, Ismail dikejutkan dengan suara minta tolong seorang anak kecil, berasal dari rumah bertingkat di sisi kanannya. Suasana sangat kacau kala itu. Banyak orang hanya memikirkan diri sendiri.

Rasa iba membuatnya berinisiatif menolong si adik kecil. Dengan sangat cepat, ia berhasil menemukan si bocah, lalu menurunkannya dengan tali, selanjutnya dibawa ke pos terdekat. Lepas dari evakuasi tadi, dia berencana menolong warga lain yang tak berani keluar rumah karena arus begitu deras. Namun sayang, setelah berhasil menyelamatkan seorang warga, tembok pembatas yang sengaja dibuat untuk menahan banjir, langsung roboh menimpanya akibat kuatnya tekanan air. Kini Ismail sedang menunggu maut, tak bisa berbuat apapun.

Satu jam berlalu, pertolongan tak kunjung datang. Untung, teriakan terakhirnya berhasil menyadarkan warga yang lewat perihal kodisinya yang sangat mengenaskan. Sejurus kemudian, pencarian dilakukan di sepanjang reruntuhan tembok. Dan, benar saja, saat ditemukan tubuh Ismail sudah sangat lemah dengan badan penuh luka, sementara tinggi air air telah mencapai lehernya. Dengan pertolongan segera, nyawanya pun berhasil diselamatkan.

Selain itu, masih ada cerita Pak Suparno dari Daan Mogot, Jakarta Barat, yang hampir saja kehilangan nyawanya akibat kecelakaan kecil yang membuatnya kehabisan darah, saat hendak membereskan perabotan yang tersisa. Atau, cerita Tobrani, warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat, yang menderita Leptospirosis (baca; penyakit akibat kencing tikus) karena harus melewati banjir dan sampah, saat berangkat dan pulang kerja. Dan sepertinya, masih banyak cerita sedih lainnya, yang karena keterbatasan halaman tak mungkin di tuliskan disini. Ini hanya secuil catatan, dari begitu banyaknya kejadian yang dialami warga Jakarta, saat banjir melanda awal Februari lalu.

Banjir yang menggenangi 70% kawasan Jabodetabek (baca; Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) pada 2 februari lalu, ternyata pengulangan pada tanggal yang persis sama dengan banjir 2002, hanya saja berbeda hari. Kalau banjir sekarang terjadi pada hari Jumat, banjir di tahun 2002 lalu terjadi di hari Sabtu.

Banyak kalangan beranggapan, bahwa banjir kali ini lebih parah dibanding banjir lima tahun lalu. Kerugian materiil yang diakibatkannya pun tak tanggung-tanggung, mencapai 3 triliun lebih, sementara korban nyawa 80 orang.

Berbeda dengan lima tahun lalu, banjir kali ini diakibatkan oleh turunnya hujan yang terus menerus selama tiga hari, dengan cakupan wilayah yang sangat merata, serta diperparah dengan meluapnya air dari hulu seperti: kawasan Depok, Puncak dan Bogor.

Hanya beberapa daerah yang tidak tergenang air, seperti kawasan istana hingga daerah Kota – Glodok. Ini terjadi, karena belum dibukanya pintu air Manggarai, padahal ketinggian air sempat merujuk angka 950. Sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Untungnya beberapa hari berselang hujan segera berhenti. Jika saja volume air terus bertambah, pintu air Manggarai pasti tak akan sanggup menampung limpahan air. Dan jika sudah begini, tak ada cara lain selain membukanya, yang akan berakibat dengan tergenangnya seluruh jakarta, mulai dari kawasan istana, mesjid Istiqlal hingga Glodok - kota.

Catatan Sejarah

Peristiwa banjir di Jakarta telah dikaji oleh sejumlah peneliti, salah satunya melalui perspektif sejarah. Hasilnya diketahui, banjir di ibu kota negara memang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam.

Sejarah mencatat, Jakarta pernah beberapa kali dilanda banjir besar, yaitu mulai tahun 1621, 1654, 1872, 1918, 1932, 1979, 1996 dan 2002. Tetapi, banjir mulai memakan korban sejak tahun 1918, akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang menjebol pintu air dan merendam kawasan Batavia (Jakarta-Red). Kejadian serupa muncul pada 9 Januari 1932, saat hujan yang lebat sepanjang malam menyebabkan hampir semua wilayah kota Batavia terendam dan Jalan Sabang tercatat sebagai yang paling parah.

Begitu pula kejadian di tahun 1996 yang terulang kembali 5 tahun sesudahnya (tahun 2002). Anehnya, peristiwa tragis itu kembali mendera 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007 ini. Mungkin karena pengulangan ini, banyak kalangan menyebutnya sebagai “siklus lima tahunan”. Dilihat dari sejarah, banjir di Jakarta ini sukar diatasi. Segala upaya yang dilakukan dalam jangka panjang belum membuahkan hasil.

Pengalaman menunjukkan, selama ratusan tahun penanganan banjir belum dilakukan secara menyeluruh. Seperti kurangnya kawasan resapan tanah, semrawutnya tata kota, masalah sampah yang kian menumpuk, serta terjadinya penyempitan sungai yang diakibatkan oleh maraknya rumah-rumah warga di bantaran, turut andil membuat banjir.

Sungai Ciliwung misalnya, sejak lama digunakan bagi keperluan sehari hari dan mengangkut kayu dari arah hulu, baik untuk bahan pembuatan kapal maupun pembangunan rumah. Dalam kenyataannya, pemukiman warga semakin mengarah ke selatan seperti Bogor dan Puncak, yang berakibat pada penggundulan lahan dan semakin besar kecenderungan banjir di Jakarta.
Upaya penanggulangan banjir Jakarta sebenarnya telah dilakukan sejak masa pemerintahan Belanda tahun 1920, ketika seorang insinyur Belanda, Herman Van Breen memimpin pembangunan saluran (banjir kanal) dan sejumlah pintu air.

Van Breen, salah satu tokoh yang amat lekat dalam sejarah banjir di Jakarta. Kiprahnya tercatat saat ditugaskan oleh "Departement Waterstaat" memimpin "Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir" secara terpadu meliputi seluruh kota wilayah Batavia yang saat itu baru seluas 2.500 Ha. Penugasan itu diterimanya setelah Kota Batavia di tahun 1918 (sebutan untuk Jakarta saat itu) terendam banjir yang merenggut banyak korban jiwa.

Setelah mempelajari dengan saksama berbagai aspek penyebab banjir, Van Breen dan Tim menyusun strategi pencegahan banjir yang dinilai cukup spektakuler kala itu. Tak dapat disangkal, prinsip-prinsip pencegahan banjir itu, kini dijadikan acuan pemerintah dalam mengatasi banjir di Jakarta.

Konsep van Breen dan kawan-kawan sebenarnya sederhana, namun perlu perhitungan cermat dengan biaya tinggi. Ide dasarnya adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai dan membatasi volume air masuk kota. Karena itu, perlu dibangun saluran penampungan di pinggir selatan kota untuk menerima limpahan air, dan selanjutnya dialirkan ke laut melalui tepian barat kota. Saluran kolektor yang dibangun itu kini dikenal sebagai "Banjir Kanal Barat" yang memotong Kota Jakarta dari Pintu Air Manggarai bermuara di kawasan Muara Angke.

Penetapan Manggarai sebagai titik awal, karena saat itu wilayah ini merupakan batas selatan kota yang relatif aman dari gangguan banjir sehingga memudahkan sistem pengendalian aliran air di saat musim hujan.

Banjir Kanal mulai dibangun tahun 1922, dikerjakan bertahap, yakni dari Pintu Air Manggarai menuju Barat, memotong Sungai Cideng, Sungai Krukut, Sungai Grogol, terus ke Muara Angke. Dalam mengatur debit aliran air ke dalam kota, banjir kanal dilengkapi beberapa "Pintu Air", antara lain, Pintu Air Manggarai (untuk mengatur debit Kali Ciliwung Lama) dan Pintu Air Karet (untuk membersihkan Kali Krukut Lama dan Kali Cideng Bawah dan terus ke Muara Baru).

Dengan adanya Banjir Kanal Barat, beban sungai di utara saluran kolektor relatif terkendali. Karena itu, saluran tersebut beserta beberapa pintu air yang dibangun kemudian, dimanfaatkan sebagai sistem makro drainase kota Jakarta guna mengatasi meluapnya air di dalam kota.

Pemanfaatan saluran Banjir Kanal Timur dan Barat

Jakarta dengan luas ± 64.000 Ha secara geomorfologis termasuk dataran rendah dan dilalui 13 sungai, yaitu Sungai Cakung, Jatikramat, Buaran, Sunter, Cipinang, Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Angke, dan Mookervart. Curah hujan tahunan pun cukup tinggi antara 2.000-3.000 milimeter dengan daerah pengaruh pasang surut laut mencapai 40 persen dari luas wilayah. Dengan kondisi ini, wajar bila Jakarta menjadi daerah rawan banjir, apalagi jika hujan turun 2-4 hari berturut-turut.

Saat dicanangkan 10 Juli 2003, Banjir Kanal Timur (BKT) dengan panjang 23,6 Km, dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi ancaman banjir, selain Banjir Kanal Barat yang kini kondisinya sangat memprihatinkan akibat timbunan sampah.

Banjir Kanal Timur direncanakan menampung lima aliran sungai yang sering menimbulkan banjir, yakni Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Banjir Kanal Timur pun dibangun membentang dari dari kawasan Kebon Nanas, Pondok Bambu, Cakung, Ujung Menteng, hingga Marunda, Jakarta Utara, yang pelaksanaannya diharapkan selesai pada tahun 2010. Selain fungsi utamanya sebagai pengendali banjir di Jakarta, rencananya kanal ini akan dimanfaatkan sebagai salah satu sarana transportasi air.

Penggalian kanal yang akan melintasi 4 kecamatan dengan catchment area atau daerah tangkapan air seluas 20.125Ha, ternyata tak berjalan mulus. konsep pembangunan Banjir Kanal Timur, dengan lebar rata–rata 100 meter, dan kedalaman 3 - 7 meter ini berencana memadukan aspek keindahan, dan kebersihan.

Namun sayang, pembangunan Banjir Kanal Timur mengalami hambatan, terutama dalam hal ganti rugi lahan milik warga. Untuk ganti rugi dialokasikan dana 2,4 trilyun rupiah yang diharapkan selesai pada tahun 2007, ternyata tidak membuahkan hasil. Kabarnya DPRD pun belum menyetujui anggaran tahapan pembangunan kanal yang berikutnya.

Dari 13 kelurahan yang dilalui Banjir Kanal Timur, ternyata tidak semua warga mendapat ganti rugi, padahal mereka sangat sepakat dengan pembangunan kanal ini. Apalagi mereka sadar manfaatnya. Sepengetahuan mereka, dana ganti rugi itu sudah turun, tapi mengapa mereka belum menerimanya. Ini yang membuat sebagian dari mereka masih bertahan. Sedangkan masyarakat yang sudah menerima, langsung pergi menuju lokasi baru.
Sedangkan Banjir Kanal Barat membentang dari Kapuk Muara, Petamburan, Karet Tengsin sampai Manggarai, Jakarta Selatan, dengan panjang ±17 Km. Keistimewaannya, Banjir Kanal Barat telah ada sejak 100 tahun lalu, di disain Herman Van Breen, seorang Belanda, untuk mengendalikan banjir di Jakarta, yang rencananya juga akan dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air.
Sayangnya, sebagian Banjir Kanal Barat dengan lebar 100 meter ini, kondisinya kotor dan banyak sampah. Terutama di kawasan Teluk Gong, Jakarta Barat. rumah-rumah yang berdiri di pinggirnya juga tidak tertata rapi.
Kelak, Banjir Kanal Barat akan bertemu dengan Banjir Kanal Timur bila proyek tersebut selesai dibangun. Namun jika melihat kondisi Banjir Kanal Barat yang penuh sampah, ditakutkan Banjir Kanal Timur akan mengalami nasib serupa? Jangan-jangan malah makin parah. Semoga saja tidak!
Dan, jika melihat sungai-sungai di Jakarta yang airnya hitam dan bau, mungkinkah kanal bisa menjadi sarana transportasi? Pun, jika Banjir Kanal Timur menjadi alternatif pengendali banjir, warga Jakarta masih harus menunggu hingga tahun 2010. Sebuah penantian yang cukup panjang tentunya.

Jika, sudah begini, siapa yang akan dipersalahkan? Memang benar, kesadaran lingkungan perlu ditanamkan dalam pribadi-pribadi sejak dini, tetapi pemegang kebijakan tetap di tangan pemerintah. Bukankah pengalaman tahun 2002 lalu bisa menjadi pelajaran yang berharga. Rasanya terlalu sepele, jika dalih pembebasan tanah warga dijadikan kambing hitam, sehingga proyek Banjir Kanal Timur sampai terbengkalai.

Penataan Ruang

Ketika banjir datang sebagai bencana, tudingan kerap muncul pada penataan ruang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam UU Penataan Ruang, penataan ruang definisikan sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Perencanaan tata ruang pada dasarnya mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Kebutuhan akan penataan ruang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari banyaknya masalah yang timbul dalam pembangunan. Perkembangan pesat dalam berbagai sektor perlu diakomodir dalam ruang, sehingga pembangunan yang terarah lokasinya diharapkan memberi hasil yang optimal dan lebih baik bagi wilayah secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan rencana tata ruang, DKI Jakarta telah menjalani 3 kali rencana tata ruang. Pertama, pada tahun 1965 – 1985, yang biasa disebut “Rencana Induk”. Kedua pada tahun 1985 – 1995. Dan terakhir, Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2000 - 2010, yang disahkan dalam Perda No. 6 tahun 1999. Sebelum tahun 1965, Jakarta tidak memiliki rencana tata ruang. Pasalnya, pada waktu itu Indonesia belum memiliki ahli tata ruang kota . Selanjutnya, seiring waktu, rencana induk mulai disusun. Tapi, pelaksanaan di lapangan sering berubah, karena rencana hanya manjur diatas kertas.

Kemampuan untuk menyediakan semua prasarana, ternyata tidak sanggup mengimbangi migrasi penduduk ke Jakarta yang begitu besar. Maka timbullah berbagai masalah kota, mulai dari kemacetan, penyakit DBD dan Flu Burung, permasalahan sampah, sampai banjir.

Hanya saja, semua masalah tadi tidak serta merta jadi pembenaran, bahwa telah terjadi kesalahan dalam tata perencanaan kota. Jika terjadi kesalahan, itu mungkin karena ketiadaan sanksi hukum bagi para pelanggar, yang tentunya bertentangan dengan perencanaan yang dibuat. Dan umumnya ini terjadi karena adanya ijin dari pihak pengelola kota .

Kalau mau dirunut, semarawurnya tata ruang Jakarta, sebenarnya sudah dimulai sejak dulu. Saat para pejabat bertindak demi kepentingannya. Sebab, sudah jadi rahasia umum, setiap ganti pejabat, akan berganti pula kebijakannya. Sehingga jangan heran, demi alasan pembangunan atau dalih ekonomi, seringkali alam yang jadi korban. Dan, jika sudah begini, masyarakat yang merasakan akibatnya. Persis seperti sekarang, ketika banjir bandang datang melanda Jakarta untuk kali yang kedua.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Luasnya lahan terbangun terus mempersempit ruang terbuka hijau di Jakarta, yang berfungsi sebagai sumber resapan air. Secara epistomologi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah areal permukaan tanah yang dikelola untuk fungsi perlindungan habitat atau lingkungan hidup. Ia juga berperan sebagai penyerap dan penampung air yang jatuh dipermukaan.

Bila area resapan tak lagi memadai dan di saat yang sama saluran drainase tidak berfungsi dengan baik. Jangan heran, jika limpahan air akan langsung menggenangi jalanan bahkan pemukiman warga. Dan jika volume semakin tinggi, maka sesuatu yang kita sebut “banjir” akan terjadi.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) ibukota tinggal 9,38%, jauh di bawah batas minimal yang harusnya di pertahankan sebesar 30% dari total luas wilayah. Bahkan yang paling menyedihkan, kantong air seperti danau, rawa dan situ, kondisinya kini tinggal 2,96% saja, yang seharusnya berada diatas 20%.

Jakarta Selatan contohnya, dari hasil pengindraan satelit ditemukan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kalau dulu di tahun 1973, luas lahan terbangun hanya 8,21%. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, luas lahan terbangun telah mencapai 72,03%. Luas lahan terbangun ini yang terus mempersempit ruang terbuka hijau. Kalau sudah begini, riskan mempertahankan wilayah Jakarta Selatan, sebagai daerah resapan air, sesuai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta, yang dikenal sebagai “Jakarta 2010”.

Selain itu, setiap tahun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pengendalian banjir dalam jumlah yang tak sedikit. Tahun 2002 saja, Pemda menganggarkan 223,82 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2006, anggaran penanggulangan banjir meningkat mencapai 306,37 milyar rupiah. Angka ini terus bertambah pada tahun 2007, yang jumlahnya mencapai 391,05 milyar rupiah.
Sebuah angka yang cukup besar tentunya. Seandainya permasalahan klasik ini bisa diselesaikan. Alangkah bermaknanya besaran tersebut jika dialokasikan untuk bidang lain yang lebih penting, seperti; pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha kecil koperasi.

Mengingat Jakarta memiliki 40% wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut sewaktu air pasang, serta di lintasi belasan sungai. Perlu dipikirkan kembali kebijakan pembangunan yang berpihak pada alam, melalui penataan ruang dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara optimal. Tak ketinggalan penyadaran tingkah laku masyarakat, serta penegakan hukum bagi mereka-mereka yang telah merusak alam, menjadi tonggak penanda pedulinya kita terhadap lingkungan. Sehingga tak terulang lagi banjir bandang seperti saat ini.

Ancaman Penyakit

Maraknya penyakit yang menyerang warga ibukota saat banjir melanda, ibarat fenomena gunung es. Tak kala sejumlah kasus muncul kepermukaan, ini pertanda bahwa perkembangan penyakit yang belum ter-ekspose jauh lebih besar. Hal ini diakibatkan masih enggannya masyarakat menuju posko kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Namun, jika kondisinya makin parah, barulah mereka menuju pos kesehatan terdekat.

Umumnya korban terserang penyakit karena lingkungan yang tidak memadai. Dari komposisi pengungsi, kebanyakan anak-anak dan usia lanjut yang diserang bermacam penyakit, seperti; Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), leptospirosis, gatal-gatal dan radang sendi. Biasanya anak-anak yang terserang penyakit akibat terlalu lama berendam dan bermain air. Sedangkan bagi pengungsi lanjut usia, faktor usia dan daya tahan yang makin melemah, membuat bibit penyakit gampang menyerang.

Bak jamur di musim penghujan, penyakit tersebut mulai menyerang warga Jakarta. Dari 316.825 jiwa pengungsi yang tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek, sedikitnya 27.381 pengungsi dalam keadaan sakit. Hal ini setara dengan 8-9 orang yang terjangkit penyakit dalam 100 orang penduduk. Sungguh jumlah yang sangat mengkhwatirkan jika tak segera ditangani.

Berdasar data yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta, diketahui jumlah pengungsi yang paling banyak terserang penyakit terdapat di Jakarta Barat sebanyak 5.740 pasien. Kemudian disusul Jakarta Timur 1.849 pasien, Jakarta Selatan 1.820 pasien, Jakarta Pusat 1.820 pasien, dan Jakarta Utara 1.383. Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa jakarta sangat rawan penyakit. Artinya, penyakit telah menjadi momok yang semakin mengerikan, yang harus menjadi perhatian serius. Sebab, jika tidak ditangani, pastilah penyakit tersebut akan menjalari orang-orang disekeliling.

Untunglah pemerintah dibantu berbagai pihak cepat tanggap dengan mendirikan posko-posko kesehatan 24 jam, sejak banjir melanda beberapa hari lalu. Dengan penanganan ini, diharapkan kondisi para pengungsi segera membaik. Meski demikian, tidak serta merta kondisi pasien langsung pulih. Pasalnya, kebersihan diri, kebersihan lingkungan dan pola makanan yang sehat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Selain itu, yang tak kalah penting, pemerintah kota dan masyarakat harus punya kesadaran untuk membenahi serta memutus mata rantai perkembangan sumber penyakit. Jika tidak dilakukan dalam waktu singkat, di khawatirkan Jakarta akan berubah menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit yang mengancam para penghuninya.

Rawan Flu Burung

Penelitian terbaru menyebutkan, bahwa buruknya kondisi lingkungan pascabanjir karena bercampur dengan kotoran dan bangkai unggas sangat berpotensi menjadi media penyebaran virus flu burung. Ini terjadi, karena virus subkategori H5N1 mampu bartahan di air dalam rentang waktu sekitar 30 hari.

Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah genangan air sangat rentan terhadap infeksi virus tersebut. Dari karakteristiknya diketahui, virus jenis ini memang tidak tahan terhadap panas, tapi bisa hidup cukup lama di dalam air.

Untuk itu, bagi masyarakat, terutama anak-anak, agar mengubah kebiasaan bermain ataupun beraktivitas di genangan air. Virus yang sangat mungkin berada di genangan air itu, akan menginfeksi tubuh melalui saluran pernafasan dan pencernaan.

Jika demikian halnya, pemerintah bersama-sama masyarakat kota harus saling bekerjasama untuk melakukan langkah sterilisasi pascabanjir. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembersihan, baik manual dengan cara membuang bangkai dan kotoran unggas maupun dengan menggunakan obat kimia. Sterilisasi itu harus dilakukan secara serentak dan menyeluruh agar masyarakat benar-benar aman dari ancaman virus flu burung.

Pembenahan Sanitasi

Walau bebas biaya berobat di 80 RS telah diberlakukan bagi korban banjir, dengan menunjukkan surat rujukan dari ketua RT, tidak otomatis mereka akan mengalami kesembuhan. Bukan berarti pula penyakit tidak akan datang kembali.

Perbaikan sanitasi merupakan salah satu faktor pendukung kesehatan. Jika sanitasi tidak diperbaiki, akan semakin banyak korban yang jatuh sakit. Pasalnya, penyakit yang disebutkan diatas, akan datang jika kondisnya memadai. Lingkungan yang terendam banjir, bisa dipastikan memiliki sanitasi yang buruk.

Dari sekian banyak indikator sanitasi, keberadaan toilet yang sehat -baik perorangan maupun umum- menjadi penting. Tetapi, dalam kondisi banjir seperti sekarang ini, bisa diprediksi sebagian besar toilet warga tidak berfungsi dengan baik.

Untuk itu, di beberapa lokasi pengungsi telah disediakan satu mobil toilet yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam hal buang hajat. Tetapi karena berjubelnya jumlah pengungsi yang ingin menggunakan fasilitas ini. Tak lama berselang, toilet pun tak berfungsi karena mampet.

Awalnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bertanggungjawab menangani masalah ini, rajin untuk menyedot tinja setiap harinya. Namun, beberapa hari berselang, para petugas tersebut mulai menghilangkan jejak. Toilet yang mampet tak menunjukkan perubahan. Sementara warga tak tahu lagi harus membuang kotorannya kemana. Mau tak mau, mereka akan mencari sudut-sudut yang jarang terjamah sebagai tempat pelampiasan, yang tentunya akan membuat bibit penyakit akan berkembang dengan subur.

Pengadaan air bersih yang nyata-nyata sangat dibutuhkan para korban banjir, dirasa masih sangat minim. Pasalnya, saat banjir terjadi, PAM sebagai salah satu sumber air bersih tidak berfungsi. Bila tidak diatasi, hal ini akan memperburuk keadaan. Untuk itu pasokan air bersih menjadi penting. Adanya sumber-sumber air, baik melalui penyulingan ataupun sistem jatah menjadi solusi yang segera direalisasikan.

Belum lagi, jika kita berbicara mengenai kebersihan rumah dan lingkungan akibat lumpur dan sampah yang menggenangi pekarangan dan jalanan ibukota. Pantauan di lapangan menunjukkan, hampir 70% kawasan jabodetabek telah dikepung oleh sampah yang bercampur air kotor. Artinya, secara tidak langsung, jakarta telah menjadi kota sampah.

Kalau saja pemerintah kota dan pihak terkait tidak tanggap dengan banyaknya sampah yang kini menjadi ancaman, lagi-lagi penyebaran bibit penyakit akan berkembang dengan suburnya. Dan, jika sudah begini, pastinya masyarakat yang paling dirugikan.

Konsep Kota Sehat

Saat ditanya, apakah masyarakat setuju dengan konsep kota sehat. Pastinya, semua orang akan berteriak; “setuju”! Tapi ketika diajak untuk memperhatikan lingkungan. Bisa ditebak, kebanyakan warga ibukota sedikit enggan, alias tak peduli. Ada stigma yang berkembang, bahwa masalah kebersihan menjadi hanya tugas pemerintah kota, karena retribusi kebersihan yang mereka keluarkan setiap bulannya, padahal tidak demikian halnya.

Secara sederhana, kota yang sehat adalah kota yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman sehingga mampu menghasilkan kehidupan kota yang berkualitas dari berbagai aspek, baik teknis, sosial, ekonomi, dan budaya. Kualitas kehidupan yang baik akan menghasilkan tindakan kreatif dan inovatif dari penghuninya untuk menambah daya tarik kota. Dengan demikian, wajah kota mencerminkan kreasi dari perilaku warganya. Coba perhatikan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan internasional. Daya tarik kota dan kehidupan warganya menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang mengunjunginya.

Jika Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lain di kawasan Asia Tenggara, sulit rasanya kota ini akan meraih peringkat terbaik. Dilihat dari fenomena pertumbuhan kota, keadaannya sudah semakin padat dan semrawut. Kualitas lingkungannya semakin sulit terjaga. Buruknya kualitas lingkungan menjadikan kota ini mudah dijangkiti berbagai penyakit, apalagi jika banjir melanda. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya rasa kepedulian warga terhadap pemeliharaan lingkungan akibat semakin padatnya tingkat permukiman dan buruknya sistem prasarana kota serta layanan sosialnya.

Walau telah terjadi class action oleh warga terhadap pemerintah kota dalam kasus banjir kali ini, sulit bagi warga melalui pengadilan untuk menghukum gubernur akibat tidak becusnya sistem tata kota. Dengan dalih pelayanan publik, seperti; bantuan biaya pengobatan gratis untuk warga miskin, penyemprotan, penyuluhan, menjadi pembenaran tindakan gubernur kepada warga. Sementara bentuk peringatan dini dan perlindungan keselamatan jiwa dari ancaman sebaran penyakit tidak terjawab hingga saat ini

Jika saja, banjir yang dianggap sebagai sumber bencana tidak segera dibenahi. Bukan tidak mungkin Jakarta akan menjadi kota pesakitan. Tentunya ini tak kita inginkan, bukan? Dari semua cara, selain faktor kesehatan, sepertinya pembangunan banjir kanal, baik barat maupun timur menjadi solusi cerdas meminimalkan dampak yang ditimbulkan banjir, selain pembuatan danau buatan di daerah hulu yang berfungsi sebagai penampungan, jika jumlah air melimpah. Serta pemerintah harus mengembalikan daerah resapan yang kini telah berubah fungsi menjadi daerah pemukiman dan industri.

"JaKaRTa, KoTa PeSaKiTaN"

Saat banjir menggenangi 70% kawasan ibukota awal februari ini, tak terhitung banyaknya kerugian yang dialami masyarakat Jakarta. Menurut data, selain kerugian materi sebesar 3 triliun lebih, sedikitnya 55 nyawa melayang akibat bencana ini. Kebanyakan korban meninggal, karena terlambatnya pertolongan.

Umumnya korban terserang penyakit karena lingkungan yang tidak memadai. Dari komposisi pengungsi, kebanyakan anak-anak dan usia lanjut yang diserang bermacam penyakit, seperti; Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), leptospirosis, gatal-gatal dan radang sendi. Biasanya anak-anak yang terserang penyakit akibat terlalu lama berendam dan bermain air. Sedangkan bagi pengungsi lanjut usia, faktor usia dan daya tahan yang makin melemah, membuat bibit penyakit gampang menyerang.

Buruknya sistem sanitasi dan kebersihan diri, membuat bibit penyakit gampang masuk. Bak jamur di musim penghujan, penyakit tersebut mulai menyerang warga Jakarta. Dari 316.825 jiwa pengungsi yang tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek, sedikitnya 27.381 pengungsi dalam keadaan sakit (kompas, 7’02’07). Hal ini setara dengan 8-9 orang yang terjangkit penyakit dalam 100 orang penduduk. Sungguh jumlah yang sangat mengkhwatirkan jika tak segera ditangani.

Maraknya penyakit yang menyerang warga ibukota, ibarat fenomena gunung es. Tak kala sejumlah kasus muncul kepermukaan, ini pertanda bahwa perkembangan penyakit yang belum ter-ekspose jauh lebih besar. Hal ini diakibatkan masih enggannya masyarakat menuju posko kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Namun, jika kondisinya makin parah, barulah mereka menuju pos kesehatan terdekat.

Berdasar data yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta, diketahui jumlah pengungsi yang paling banyak terserang penyakit terdapat di Jakarta Barat sebanyak 5.740 pasien. Kemudian disusul Jakarta Timur 1.849 pasien, Jakarta Selatan 1.820 pasien, Jakarta Pusat 1.820 pasien, dan Jakarta Utara 1.383. Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa jakarta sangat rawan penyakit. Artinya, penyakit telah menjadi momok yang semakin mengerikan, yang harus menjadi perhatian serius. Sebab, jika tidak ditangani, pastilah penyakit tersebut akan menjalari orang-orang disekeliling. Dampaknya semakin sulit dihentikan.

Untunglah pemerintah dibantu berbagai pihak cepat tanggap dengan mendirikan posko-posko kesehatan 24 jam, sejak banjir melanda beberapa hari lalu. Dengan penanganan ini, diharapkan kondisi para pengungsi segera membaik. Meski demikian, tidak serta merta kondisi pasien pulih. Pasalnya, kebersihan diri, kebersihan lingkungan dan pola makanan yang sehat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Selain itu, yang tak kalah penting, pemerintah kota dan masyarakat harus punya kesadaran untuk membenahi serta memutus mata rantai perkembangan sumber penyakit. Jika tidak dilakukan dalam waktu singkat, di khawatirkan Jakarta akan berubah menjadi kota pesakitan, tempat berkembangnya berbagai penyakit yang mengancam para penghuninya.

Sulit Dibenahi.

Jika diamati, sebagian warga jakarta berada di bawah garis kemiskinan. Kehidupan yang sangat kekurangan dengan tinggal di kawasan tidak sehat, seperti; kolong jembatan, gang sempit dan bantaran sungai, menjadi warna lain, bagi kota yang tengah bergiat mengejar hedonismenya.

Sudah jadi rahasia umum, betapa tidak sehatnya lingkungan masyarakat yang kini semakin terpinggirkan itu. Akibat tak mampu mengejar jaman yang selangkah lebih maju, seringkali mereka dianggap sampah; kutu-kutu pengganggu jalannya pembangunan. Pola pikir masyarakat yang memandang kesehatan bukanlah faktor penting, turut andil dalam memperburuk keadaan.

Seperti banjir bandang saat ini yang diakibatkan air limpahan dari Bogor, Depok dan Puncak, lingkungan warga semakin tak aman. Bahkan dalam hitungan jam, warga harus merelakan rumahnya yang rapuh habis tersapu derasnya arus sungai.

Saat wabah menyerang lebih luas, bisa dikatakan telah terjadi kurangnya koordinasi manajemen pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan manajemen pemeliharaan lingkungan kota. Secara umum, layanan kesehatan ditujukan bagi kesembuhan individu pasien. Sedangkan untuk mencegah penyakit si pasien agak sulit dilakukan, karena terkait jenis penyakit, karakteristik sosial warga, dan kondisi lingkungannya.

Di sisi lain, manajemen lingkungan kota lebih banyak berhias pada masalah teknis percantikan kota. Penataan kota lebih ditujukan pada lingkungan dan kalangan tertentu saja. Sementara pembenahan bantaran sungai, pengaturan pemukiman padat, perbaikan saluran air dan sampah, sebatas aksi awal tanpa ada kelanjutan, yang kemudian hilang seiring dengan pergantian musim dan berkurangnya jumlah pasien.

Sekedar melihat kebelakang, permasalahan sampah merupakan salah satu persoalan penting yang belum terpecahkan oleh pemerintah. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana sampah dari Jakarta sering ditolak, akibat tidak beresnya sistem kordinasi pihak-pihak yang terkait. Ditambah lagi, masih minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, merupakan salah satu pemicu banjir di kota ini.

Tindakan nyata hanya dilakukan jika telah jatuh korban dan mencapai kondisi kejadian luar biasa. Nyawa manusia yang terlambat diselamatkan, dipandang terlalu kecil untuk dimasukkan dalam ukuran statistik. Sehingga lambat laun, kota akan kehilangan potensi sumberdaya manusianya akibat penyakit.

Kegagalan demi kegagalan program, serta bertambahnya jumlah warga yang meninggal maupun dalam perawatan akibat berkembangnya wabah penyakit, tidak memberi banyak pelajaran bagaimana membangun suatu komunitas kota yang sehat dan bebas dari ancaman banjir. Kematian warga masih dianggap sebagai urusan pribadi dan keluarga. Sumber daya manusia dan besarnya investasi yang telah ditanamkan untuk mengembangkannya tidak pernah diperhitungkan.

Rawan Flu Burung

Penelitian terbaru menyebutkan, bahwa buruknya kondisi perairan pascabanjir karena bercampur dengan kotoran dan bangkai unggas sangat berpotensi menjadi media penyebaran virus flu burung. Ini terjadi, karena virus subkategori H5N1 penyebar flu itu mampu bartahan di air dalam rentang waktu sekitar 30 hari.

Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah genangan air sangat rentan terhadap infeksi virus tersebut. Dari karakteristiknya diketahui, virus jenis ini memang tidak tahan terhadap panas, tapi bisa hidup cukup lama di dalam air.

Untuk itu, bagi masyarakat, terutama anak-anak, agar mengubah kebiasaan bermain ataupun beraktivitas di genangan air. Virus yang sangat mungkin berada di genangan air itu, akan menginfeksi tubuh melalui saluran pernafasan dan pencernaan.

Jika demikian halnya, pemerintah bersama-sama masyarakat kota harus saling bekerjasama untuk melakukan langkah sterilisasi pascabanjir. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembersihan, baik manual dengan cara membuang bangkai dan kotoran unggas maupun dengan menggunakan obat kimia. Sterilisasi itu harus dilakukan secara serentak dan menyeluruh agar masyarakat benar-benar aman dari ancaman virus flu burung.

Pembenahan Sanitasi

Walau bebas biaya berobat di 80 RS telah diberlakukan bagi korban banjir, dengan menunjukkan surat rujukan dari ketua RT, tidak otomatis mereka akan mengalami kesembuhan. Bukan berarti pula penyakit tidak akan datang kembali.

Perbaikan sanitasi merupakan salah satu faktor pendukung kesehatan. Jika sanitasi tidak diperbaiki, akan semakin banyak korban yang jatuh sakit. Pasalnya, penyakit yang disebutkan diatas, akan datang dengan sendirinya. Lingkungan yang terendam banjir, sudah bisa dipastikan memiliki sanitasi yang buruk.

Dari sekian banyak indikator sanitasi, keberadaan toilet yang sehat -baik perorangan maupun umum- menjadi penting. Tetapi, dalam kondisi banjir seperti sekarang ini, bisa diprediksi sebagian besar toilet warga tidak berfungsi dengan baik.

Untuk itu, di beberapa lokasi pengungsi telah disediakan satu mobil toilet yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam hal buang hajat. Tetapi karena berjubelnya jumlah pengungsi yang ingin menggunakan fasilitas ini. Tak lama berselang, toilet pun tak berfungsi karena mampet.

Awalnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bertanggungjawab menangani masalah ini, rajin untuk menyedot tinja setiap harinya. Namun, beberapa hari berselang, para petugas tersebut mulai menghilangkan jejak. Toilet yang mampet tak menunjukkan perubahan. Sementara warga tak tahu lagi harus membuang kotorannya kemana. Mau tak mau, mereka akan mencari sudut-sudut yang jarang terjamah sebagai tempat pelampiasan, yang tentunya akan membuat bibit penyakit akan berkembang dengan subur.

Ini salah satu ciri khas negatif mental bangsa kita. Hanya rajin pada tahap-tahap awal, sementara untuk tahap pemeliharaan tak menjadi penting. Bukankah, pengadaan barang menjadi target pada proyek baru di anggaran berikutnya. Biasanya ini yang selalu mereka dikejar.

Pengadaan air bersih yang nyata-nyata sangat dibutuhkan para korban banjir, dirasa masih sangat minim. Pasalnya, saat banjir terjadi, PAM sebagai salah satu sumber air bersih tidak berfungsi. Bila tidak diatasi, hal ini akan memperburuk keadaan. Untuk itu pasokan air bersih menjadi penting. Adanya sumber-sumber air, baik melalui penyulingan ataupun system jatah menjadi solusi yang segera direalisasikan.

Belum lagi, jika kita berbicara mengenai kebersihan rumah dan lingkungan akibat lumpur dan sampah yang menggenangi pekarangan dan jalanan ibukota. Pantauan di lapangan menunjukkan, hampir 70% kawasan jabodetabek telah dikepung oleh sampah yang bercampur air kotor. Artinya, secara tidak langsung, jakarta telah menjadi kota sampah.

Kalau saja pemerintah kota tidak tanggap dengan banyaknya sampah yang telah menjadi ancaman, lagi-lagi penyebaran bibit penyakit akan berkembang dengan suburnya. Dan, jika sudah begini, pastinya masyarakat yang paling dirugikan.

Konsep Kota Sehat

Saat ditanya, apakah masyarakat setuju dengan konsep kota sehat. Pastinya, semua orang akan berteriak; “setuju”! Tapi ketika diajak untuk memperhatikan lingkungan. Bisa ditebak, kebanyakan warga ibukota sedikit enggan, alias tak peduli. Adanya stigma yang berkembang, bahwa masalah kebersihan menjadi hanya tugas pemerintah kota, karena retribusi kebersihan yang mereka keluarkan setiap bulannya, padahal tidak demikian halnya.

Secara sederhana, kota yang sehat adalah kota yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman sehingga mampu menghasilkan kehidupan kota yang berkualitas dari berbagai aspek, baik teknis, sosial, ekonomi, dan budaya. Kualitas kehidupan yang baik akan menghasilkan tindakan kreatif dan inovatif dari penghuninya untuk menambah daya tarik kota. Dengan demikian, wajah kota mencerminkan kreasi dari perilaku warganya. Coba perhatikan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan internasional. Daya tarik kota dan kehidupan warganya menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang mengunjunginya.

Jika Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lain di kawasan Asia Tenggara, sulit rasanya kota ini akan meraih peringkat terbaik. Dilihat dari fenomena pertumbuhan kota, keadaannya sudah semakin padat dan semrawut. Kualitas lingkungannya semakin sulit terjaga. Buruknya kualitas lingkungan menjadikan kota ini mudah dijangkiti berbagai penyakit, apalagi jika banjir melanda. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya rasa kepedulian warga terhadap pemeliharaan lingkungan akibat semakin padatnya tingkat permukiman dan buruknya sistem prasarana kota serta layanan sosialnya.

Walau telah terjadi class action oleh warga terhadap pemerintah kota dalam kasus banjir kali ini, sulit bagi warga melalui pengadilan untuk menghukum gubernur akibat tidak becusnya sistem tata kota. Dengan dalih pelayanan publik, seperti; bantuan biaya pengobatan gratis untuk warga miskin, penyemprotan, penyuluhan, menjadi pembenaran tindakan gubernur kepada warga. Sementara bentuk peringatan dini dan perlindungan keselamatan jiwa dari ancaman sebaran penyakit tidak terjawab hingga saat ini. Kasus hilangnya nyawa akibat terlambatnya pertolongan, jawabannya diserahkan kepada masing- pribadi masing-masing.

Dari semua cara, sepertinya pembangunan banjir kanal, baik barat maupun timur menjadi solusi cerdas meminimalkan dampak yang ditimbulkan banjir, selain pembuatan danau buatan di daerah hulu yang berfungsi sebagai penampungan, jika jumlah air melimpah. Serta pemerintah harus mengembalikan daerah resapan yang kini telah berubah fungsi menjadi daerah pemukiman dan industri.

Jika saja, banjir yang dianggap sebagai sumber bencana tidak segera dibenahi. Bukan tidak mungkin Jakarta akan menjadi kota pesakitan. Tentunya ini tak kita inginkan, bukan? Kerjasama semua pihak, baik pemerintah dan komponen masyarakat, menjadi penentu kearah mana kota ini akan dibawa. Semoga saja banjir kali ini menjadi pengalaman yang berharga, perihal pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

"BaNjIr, SaLaH SiApA"

Banjir besar yang melanda Jakarta pada awal Februari tahun ini, disebut banyak kalangan sebagai “siklus lima tahunan” yang konon lebih besar ketimbang banjir 2002 lalu. Betulkah luapan air tersebut tidak bisa diminimalisir, sehingga kita harus pasrah terhadap bencana yang terjadi? Atau, begitu burukkah sistem penataan ruang kita?

Banyak pihak yang mengatakan, Jakarta tidak mungkin bebas dari ancaman banjir. Tapi tak sedikit yang berpendapat, bahwa bahaya banjir bisa diminimalisir, jika kita memahami persoalan yang terjadi. Beberapa cara pemecahannya adalah dengan pembuatan dan pemanfaatan saluran/ kanal yang ada, penataan ruang, pemanfaatan ruang terbuka hijau, serta relokasi penduduk di sepanjang bantaran sungai.

Berdasarkan data, buruknya kondisi di daerah hulu, disebabkan oleh maraknya penggundulah hutan serta penambahan pemukiman penduduk yang kini merambah hingga di kawasan resapan air. Saat hujan turun, air yang harusnya bisa diserap oleh tanah dan tumbuhan, justru mengalir ke sungai. Tak ada lagi yang bisa menahan. Ini yang menjadi penyebab terjadinya banjir.

Kawasan yang tadinya diperuntukkan sebagai kawasan hijau telah berganti fungsi karena tuntutan ekonomi. Fungsi konservasi lingkungan tak lagi diperhatikan.

Data yang dihimpun LAPAN (Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional) menunjukkan, bahwa kawasan terbangun, yang dijadikan pemukiman maupun industri, terjadi peningkatan dua kali lipat hanya dalam tempo 14 tahun. Kalau di tahun 1992, kawasan terbangun baru 101.363 Ha, maka pada tahun 2006 menjadi 225.171 Ha. Sebuah angka yang begitu fantastis. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi 10 tahun lagi. Mungkin tak ada yang tersisa!

Pemanfaatan saluran Banjir Kanal Timur dan Barat

Jakarta dengan luas ± 64.000 Ha secara geomorfologis termasuk dataran rendah dan dilalui 13 sungai, yaitu Sungai Cakung, Jatikramat, Buaran, Sunter, Cipinang, Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Angke, dan Mookervart. Curah hujan tahunan pun cukup tinggi antara 2.000-3.000 milimeter dengan daerah pengaruh pasang surut laut mencapai 40 persen dari luas wilayah. Dengan kondisi ini wajar bila Jakarta menjadi daerah rawan banjir, apalagi jika hujan turun 2-4 hari berturut-turut.

Saat dicanangkan 10 Juli 2003, Banjir Kanal Timur (BKT) dengan panjang 23,6 Km, dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi ancaman banjir, selain Banjir Kanal Barat yang kini kondisinya sangat memprihatinkan akibat timbunan sampah.

Banjir Kanal Timur direncanakan menampung lima aliran sungai yang sering menimbulkan banjir, yakni Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Banjir Kanal Timur pun dibangun membentang dari dari kawasan Kebon Nanas, Pondok Bambu, Cakung, Ujung Menteng, hingga Marunda, Jakarta Utara, yang pelaksanaannya diharapkan selesai pada tahun 2010. Selain fungsi utamanya sebagai pengendali banjir di Jakarta, rencananya kanal ini akan dimanfaatkan sebagai salah satu sarana transportasi air.

Penggalian kanal yang akan melintasi 4 kecamatan dengan catchment area atau daerah tangkapan air seluas 20.125Ha, ternyata tak berjalan mulus. konsep pembangunan Banjir Kanal Timur, dengan lebar rata–rata 100 meter, dan kedalaman 3 - 7 meter ini, berencana memadukan aspek keindahan, dan kebersihan.

Namun sayang, pembangunan Banjir Kanal Timur mengalami hambatan, terutama dalam hal ganti rugi lahan milik warga. untuk ganti rugi dialokasikan dana 2,4 trilyun rupiah yang diharapkan selesai pada tahun 2007, ternyata tidak membuahkan hasil. Kabarnya DPRD pun belum menyetujui anggaran tahapan pembangunan kanal yang berikutnya

Dari 13 kelurahan yang dilalui Banjir Kanal Timur, ternyata tidak semua warga mendapat ganti rugi, padahal mereka sangat sepakat dengan pembangunan kanal ini. Apalagi mereka sadar manfaatnya. Sepengetahuan mereka, dana ganti rugi itu sudah turun, tapi mengapa mereka belum menerimanya. Hanya pihak proyek dan Tuhan yang tahu! Ini yang membuat sebagian dari mereka masih bertahan. Sedangkan masyarakat yang sudah menerima, langsung pergi menuju lokasi baru.

Sedangkan Banjir Kanal Barat membentang dari Kapuk Muara, Petamburan, Karet Tengsin sampai Manggarai, Jakarta Selatan, dengan panjang ±17 Km. Keistimewaannya, Banjir Kanal Barat telah ada sejak 100 tahun lalu, dibuat oleh Belanda untuk mengendalikan banjir di Jakarta, yang rencananya juga akan dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air.

Sayangnya, sebagian Banjir Kanal Barat dengan lebar 100 meter ini, kondisinya kotor dan banyak sampah. Terutama di kawasan Teluk Gong, Jakarta Barat. rumah-rumah yang berdiri di pinggirnya juga tidak tertata rapi.

Kelak, Banjir Kanal Barat akan bertemu dengan Banjir Kanal Timur bila proyek tersebut selesai dibangun. Namun jika melihat kondisi Banjir Kanal Barat yang penuh sampah, tidakkah Banjir Kanal Timur akan mengalami nasib serupa? Jangan-jangan malah makin parah. Semoga saja tidak!

Dan, jika melihat sungai-sungai di Jakarta yang airnya hitam dan bau, mungkinkah kanal bisa menjadi sarana transportasi? Pun, jika Banjir Kanal Timur menjadi alternatif pengendali banjir, warga Jakarta masih harus menunggu hingga tahun 2010. Sebuah penantian yang cukup panjang tentunya.

Penataan Ruang

Ketika banjir datang sebagai bencana, tudingan kerap muncul pada penataan ruang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam UU Penataan Ruang, penataan ruang definisikan sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Perencanaan tata ruang pada dasarnya mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Kebutuhan akan penataan ruang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari banyaknya masalah yang timbul dalam pembangunan. Perkembangan pesat dalam berbagai sektor perlu diakomodasik dalam ruang, sehingga pembangunan yang terarah lokasinya diharapkan memberi hasil yang optimal dan lebih baik bagi wilayah secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan rencana tata ruang, DKI Jakarta telah menjalani 3 kali rencana tata ruang. Pertama, pada tahun 1965 – 1985, yang biasa disebut “Rencana Induk”. Kedua pada tahun 1985 – 2995. Dan terakhir, Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010, yang disahkan dalam Perda No. 6 tahun 1999. Sebelum tahun 1965, Jakarta tidak memiliki rencana tata ruang. Pasalnya, pada waktu itu Indonesia belum memiliki ahli tata ruang kota. Selanjutnya, seiring waktu, rencana induk mulai disusun. Tapi, pelaksanaan di lapangan sering berubah, karena rencana hanya manjur diatas kertas.

Kemapuan untuk menyediakan semua prasarana, ternyata tidak sanggup mengimbangi migrasi penduduk ke Jakarta yang begitu besar. Maka timbullah berbagai masalah kota, mulai dari kemacetan, penyakit DBD dan Flu Burung, permasalahan sampah, sampai banjir.

Hanya saja, semua masalah tadi tidak serta merta jadi pembenaran, bahwa telah terjadi kesalahan dalam tata perencanaan kota. Jika terjadi kesalahan, itu mungkin karena ketiadaan sanksi hukum bagi para pelanggar, yang tentunya bertentangan dengan perencanaan yang dibuat. Dan umumnya ini terjadi karena adanya ijin dari pihak pengelola kota.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Kabar terbaru menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) ibukota tinggal 9,38%, jauh di bawah batas minimal yang harusnya di pertahankan sebesar 30% dari total luas wilayah. Bahkan yang paling menyedihkan, kantong air seperti danau, rawa dan situ, kondisinya kini tinggal 2,96% saja, yang seharusnya berada diatas 20%.

Jakarta Selatan contohnya, dari hasil pengindraan satelit ditemukan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kalau dulu di tahun 1973, luas lahan terbangun hanya 8,21%. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, luas lahan terbangun telah mencapai 72,03%. Luas lahan terbangun ini yang terus mempersempit ruang terbuka hijau. Kalau sudah begini, riskan mempertahankan wilayah Jakarta Selatan, sebagai daerah resapan air, sesuai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta, yang dikenal sebagai “Jakarta 2010”.

Selain itu, setiap tahun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pengendalian banjir dalam jumlah yang tak sedikit. Tahun 2002 saja, Pemda menganggarkan 223,82 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2006, anggaran penanggulangan banjir meningkat mencapai 306,37 milyar rupiah. Angka ini terus bertambah pada tahun 2007, yang jumlahnya mencapai 391,05 milyar rupiah.

Sebuah angka yang cukup besar tentunya. Seandainya permasalahan klasik ini bisa diselesaikan. Alangkah bermaknanya besaran tersebut jika dialokasikan untuk bidang lain yang lebih penting, seperti; pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha kecil koperasi.

Mengingat Jakarta memiliki 40% wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut sewaktu air pasang, serta Jakarta sebagai lintasan belasan sungai. Perlu dipikirkan kembali pembangunan kota yang cenderung mempersempit ruang terbuka hijau, seiring penyadaran tingkah laku masyarakat, serta penegakan hukum yang jelas bagi mereka-mereka yang telah merusak alam. Pasalnya, kita butuh tindak nyata, bukan saling menyalahkan ataupun mempertanyakan, mengapa semua ini terjadi?

"SePeNgGaL cAtAtAn dari DaAn MoGoT"

“Permisi mas! Km 11 masih jauh, ya?”, tanyaku pada seorang pemuda yang terlihat sibuk memperhatikan banjir yang menggenangi jalanan. “Masih jauh! Kurang lebih 4 km setelah melewati fly over. Disana banjirnya cukup parah, mas” ujarnya bersemangat, sembari menunjuk arah lurus pada jalan yang akan kami lalui. Sedetik kemudian, kamipun mulai menyusuri jalan itu. Yup..., jalan itu adalah Daan Mogot, Jakarta Barat, salah satu tempat terparah akibat banjir yang menggenangi hampir 70% daerah Jakarta, akibat hujan yang turun terus menerus sejak empat hari terakhir.

Rencana hari ini bukan saja ingin melihat daerah yang terkena banjir, tetapi hendak melakukan peliputan, sehubungan adanya kabar yang mengatakan, bahwa orang nomor satu di negeri ini akan mengunjungi para pengungsi di kawasan Daan Mogot, tepatnya di posko pengungsian pada Km 11.

Namun anehnya, saat kami tiba disana, tak banyak orang yang tahu perihal rencana kedatangan presiden ini. “ Belum dengar tuh, mas!” ujar seorang warga. “Wah, kami malah baru tahu kalo SBY bakalan datang”, ungkap warga yang lain.

Mendengar itu, kami harus putar otak, jangan sampai pulang tak membawa berita. Ketidakhadiran Presiden di sebuah lokasi pengungsian tak jadi penghalang bagi jurnalis muda yang kreatif. Pasalnya, masih banyak materi liputan yang menarik untuk diangkat, jika saja kita jeli. Dan itu yang akan kami lakukan! Walau kenyataannya tak segampang membalikkan telapak tangan.

******
Berhubung banjir yang menggenangi Jl. Daan Mogot cukup dalam, kurang lebih 1m, jadilah kami harus berjalan kaki menuju lokasi. Mobil kantor yang kami tumpangi pun hanya bisa menjangkau sampai Km 6, sementara Km 11 masih jauh.

Berbekal petunjuk yang diberikan warga, dengan sangat berhati-hati kami menyusuri jalanan yang sudah tergenang air sejak 2 hari lalu. Selain arus air yang cukup deras, akibat meluapnya kali grogol dan sungai Kedaung, hempasan air akibat laju kendaraan roda empat juga cukup merepotkan. Pasalnya, gelombang yang ditimbulkannya cukup besar.

Setelah berjalan terseok-seok selama 20 menit, sebuah rakit yang biasa digunakan warga untuk evakuasi, tampak melintas di depan kami. Usut punya usut, ternyata mereka sedang menuju arah yang sama, sehabis menyeberangkan penduduk.

Sedetik kemudian, “Abe” (baca: camera person) mencoba meloby mereka agar sudi kiranya menyeberangkan kami, hingga mencapai fly over di depan sana. Pasalnya, waktu sudah sangat mepet untuk on air, sementara kantor tak ingin kecolongan berita hanya karena sebuah penghalang, bernama “banjir”.

Sedikit rayuan, jadilah kami menumpang di rakit tersebut. Dengan di dorong 4 orang warga, rakit yang biasanya digunakan untuk mengangkut orang dan motor ini mulai bergerak secara perlahan menuju lokasi yang dituju. “Lumayan! Bisa menghemat waktu dan tenaga!” gumanku lirih.

Tak sampai 20 menit, kami sudah sampai di Fly over. Dari sini, jaraknya ternyata cukup jauh. Berhubung waktu yang semakin dekat menuju on air, kami pun tak kehilangan akal. Setelah tanya sana-tanya sini, dua buah ojek yang sedari tadi sedang menunggu penumpang telah siap mengantarkan kami ketempat tujuan. “kami hanya bisa mengantar sampai tempat yang mungkin dijangkau. Karena lebih dari itu banjirnya sudah sangat parah, dan motor gak mungkin kesana”, ungkap supir ojek yang menemaniku. “Ya, gak apa-apa, yang penting bisa sampai di Km 11 bagaimanapun caranya” ujarku.

Benar saja, tak sampai 10 menit, kami berhasil tiba di Km 11. Disana ribuan warga sedang sibuk. Ada yang mengangkat perabotan rumah tangga, ada yang menunggu bantuan, dan tak sedikit yang terlihat bengong mmenghadapi situasi akibat banjir.

Disini, dengan cekatan aku menanyakan dimana lokasi posko pengungsi, saat bertemu warga. Dengan cepat pula mereka menunjuk suatu tempat di sisi kanan jalan. Ditempat itu, tepatnya berupa halaman depan sebuah pabrik, disulap menjadi posko oleh warga, sembari menunggu bantuan datang, baik sandang maupun pangan.

Berhubung misi awal meliput kunjungan SBY. Kembali aku menanyakan, benar tidaknya kabar kunjungan sang presiden di tempat ini. Dan, lagi-lagi warga kaget mengetahui berita tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak tahu, malah baru mendengar sekarang. Saat kutanyakan apakah masih ada posko di tempat lain selain disini. Mereka merujuk Km 12, yang jaraknya cukup jauh dari sini. “Disana lokasinya lebih parah pak! Hampir semua rumah kelelep air, karena luapan Sungai Kedaung. Pintu air pun gak mampu menahan derasnya luapan air, tutur seorang warga.

“Waduh, kalo gini ceritanya, bisa gawat neh! Rencana meliput SBY bisa terancam bubaar” tuturku membathin. Tapi, lihat ntar aja deh! Moga-moga masih masih ada yang menarik untuk di liput.

Dari perhentian ojek terakhir, kami harus berjalan kaki selama 20 menit lagi untuk tiba disana. Benar saja, kawasan yang dilalui Sungai kedaung tersebut telah menggenangi seluruh rumah warga dan badan jalan kena imbasnya, akibat besarnya debit air.

Saat kutanya dimana lokasi posko, ternyata mereka tidak tahu! Kebanyakan warga mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi, seperti rumah ibadah ataupun rumah saudara terdekat. Berhubung banjir baru 2 hari melanda, belum ada inisiatif warga untuk mendirikan posko. Mereka lebih memilih untuk membereskan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

Di sebuah sudut, abe terlihat sibuk mengabadikan beberapa momen, mulai dari aktivitas warga, sungai yang meluap, sampai aktivitas memperbaiki motor yang mogok karena banjir. Sementara, aku giat mengumpulkan sebanyak mungkin data, sebagai pelengkap tulisan.

Melihat situasi yang demikian, aku pikir gak ada yang istimewa. Semua terlihat begitu general, dan mungkin sudah diliput oleh rekan-rekan yang lain, sejak kemarin. Kalau hanya cerita mengenai banjir secara umum, kelihatannya kurang menarik.

******

Saat mengamati sekeliling, iseng-iseng aku menanyakan perihal banyaknya orang yang terlihat sibuk memperbaiki sepeda motor yang rusak. “mereka warga sini pak! Kebetulan bisa sedikit montir. Sejak banjir datang, mereka menawarkan jasa memperbaiki motor yang mogok akibat banjir. Ternyata banyak yang membutuhkan jasa mereka”, ungkap seorang warga sembari menunjuk pada montir-montir dadakan tersebut.

Aha..., ini dia yang aku cari! Cerita ini bisa jadi liputan yang menarik. Apalagi sejak kemarin belum ada tayangan mengenai hal ini.

Sejurus kemudian, aku memberi saran pada “Abe” agar dia lebih berkonsentrasi pada montir-montir dadakan tersebut. Agar lebih fokus, kita mengambil contoh sebuah motor yang sedang diperbaiki oleh 2 orang sahabat ini.

Sejak mogok setelah melewati banjir, Dedi, seorang pengendara motor, merasa kewalahan untuk menghidupkan kembali motornya. Untunglah ada Erwin dan Budi, warga sekitar yang bersedia membantunya, walau dengan bayaran ala kadarnya.

Kemahiran dua orang sahabat ini dalam hal otak-atik mesin ternyata bisa diacungi jempol. Maklum profesi mereka memang montir. Tapi sejak banjir datang, bengkel mereka tutup, mereka pun tak punya pekerjaan lagi.

Berbekal keahlian ini, ternyata mereka jeli melihat peluang. Saat bengkel tutup, mereka pun mencari kerja dijalanan dengan menawarkan jasa memperbaiki motor yang mogok. “Benar-benar lihai menjemput bola”.

Seperti bisa di duga, dengan begitu cekatan, dalam hitungan menit, mereka telah berhasil menghidupkan kembali motor yang mogok. Pengendara yang tadinya cemas, kini bisa tersenyum puas.

Lepas dari pengendara yang satu, kini mereka bersiap membantu pengendara yang lainnya. “Lumayan bisa nambah-nambah!” ujar Budi dengan wajah sumringah.

*****
Puas dengan satu paket liputan, kami berencana untuk kembali ke mobil. Tapi, saat beranjak, tepatnya di sebuah perhentian bus way, kami di hubungi kantor, perihal perkembangan liputan. Dengan singkat kujawab, bahwa kabar keberadaan SBY ternyata tak diketahui warga dan tak ada tanda-tanda kehadirannya. Lalu aku bercerita tentang paket liputan yang berhasil kami buat.

Sejurus kemudian, kantor menanyakan kondisi pengungsi. Berhubung belum sempat mengecek posko pengungsian, aku bilang kalo disini posko pengungsi tak banyak jumlahnya. Tapi, sembari balik, aku akan coba kesana, mana tahu ada story yang menarik untuk diliput.

Benar saja, setelah bertanya kepada penduduk yang kutemui, keberadaan posko pengungsi yang benar-benar aktif, ternyata ada di sebuah perusahaan swasta, tak jauh dari tempat kami berada.

Tak lama berselang, kami telah berada di halaman pabrik swasata penghasil batu battere. Sebelum meliput kami harus ijin dahulu ke pihak perusahaan. Dan, untung pihak perusahaan berbaik hati dengan mengijinkan kami masuk.

Saat menyusuri halaman pabrik, Purwanto, mewakili pihak perusahaan, bercerita tentang kondisi pabrik yang dijadikan posko pengungsi. Dari penuturannya diketahui, bahwa setiap banjir datang, pihak perusahaan menyediakan tempat berlindung bagi warga sekitar. “kalo tahun 2002 lalu, kami bisa menampung 1500 orang pengungsi atau 150 KK, sementara sekarang pengungsi yang masuk baru sekitar 350 orang atau 71 KK”, ungkapnya.

Tak berhenti sampai di situ, perusahaan juga memberikan bantuan ala kadarnya, seperti bantuan makanan mie instan, fasilitas ruangan, sampai fasilitas kesehatan.

******
Kalau aku bercerita tentang lokasi pengungsian secara umum, aku pikir belum cukup. Untuk visual, akan lebih menarik jika memulainya dengan “personalisasi”, mengambil contoh seorang pengungsi (human excample: red).

Setelah berkoordinasi dengan “Abe”, kamipun sepakat untuk mengangkat cerita ibu ini. Yuliani, namanya. Dia salah seorang pengungsi dari kampung sekitar pabrik yang tiba kemarin subuh. Berbeda dengan pengungsi yang lain, dia punya cerita unik yang menarik untuk diangkat.

Saat hendak diwawancara, dia terlihat mengantri di dapur yang disediakan perusahaan, hanya untuk memasak mie instan bagi suaminya, yang belum makan sedari pagi.

Sembari mengantar makanan, perempuan ini bercerita bagaimana bisa tiba di pengungsian. “waktu itu lampu mati, kemudian ada arahan dari masjid, supaya warga segera meninggalkan rumah karena tinggi air sudah hampir 2 m, hanya dalam hitungan jam”, ujarnya. Mendengar itu, bersama seorang anaknya, diapun bergegas ke pengungsian. Sementara itu, sang suami berencana menjaga rumah sambil menyelamatkan harta benda yang tersisa.

Namun sayang, saat memindahkan beberapa kraat botol yang mengganggu pergerakannya, musibah itu pun terjadi. Ntah mengapa, tiba-tiba saja sebuah botol meledak dan melukai tangan kirinya. Akibat kecelakaan itu, serpihan kaca masuk sedalam 3 cm ke dalam tangannya. “kayak daging di sate, nak! Darah pun langsung mengucur” tuturnya.

Untuk menghentikan pendarahan, dia berinisiatif menarik pecahan beling tersebut. Namun apa ayal, darah malah mengucur semakin deras. Ini yang membuatnya kalut. Kondisi yang gelap gulita, sementara warga yang lain sibuk menyelamatkan harta benda masing-masing. Tinggallah dia sendiri, tak tahu harus berbuat apa. Hanya dengan berbalutkan kain ala kadarnya, dia pun berinisiatif menuju poliklinik 24 jam, tak jauh dari tempat tinggalnya.

“saya sudah tak ingat lagi berapa banyak darah yang mengucur sewaktu menuju poliklinik”, ungkapnya kemudian. Untunglah di depan gang ada beberapa tukang ojek yang bersedia membawanya, setelah melihatnya lemas akibat kehabisan darah. Menurut dokter yang memeriksa, minimal 3 liter darah terbuang percuma, sewaktu menuju poliklinik. Akibat kegiatan sepele dalam upaya penghentian pendarahan, dia pun harus kehilangan banyak darah, yang hampir merenggut nyawanya.

Aku pikir, cerita tersebut layak dijadikan liputan. Setelah semua berhasil diabadikan dan wawancara berjalan lancar, kami pun beranjak pergi, setelah terlebih dahulu mohon diri. Masih dengan kesan mendalam akibat banjir yang melanda Jakarta kali ini, aku hanya bisa berdoa semoga aku tidak mengalaminya. Karena, aku belum siap dengan banjir. Aku hanya berharap semoga mereka dikuatkan, sembari menunggu bantuan tiba dan banjir reda dengan sendirinya.

Sejurus kemudian kami pun beranjak, meninggalkan duka para pengungsi, menuju mobil yang jaraknya masih cukup jauh. Dan untuk itu, kami harus berjalan 5 Km lagi, menyusuri banjir setinggi paha... “Ah.., perjalanan belum berakhir rupanya!”

"PeTuAH SeNioR""

Untuk kesekian kalinya, aku menyaksikan REPORTASE, (baca: program andalan station tempatku bekerja), tayang sesuai jadwal. Tepatnya pukul 17.00 WIB. Berbeda dari biasanya, tayangan kali ini dilaporkan langsung dari lokasi kejadian. Yup, berita hari ini bertema “Banjir Jakarta”. Berita ini diturunkan, seiring turunnya hujun yang mendera Jakarta tak henti-henti sejak dua hari lalu. Jadilah Jakarta mengalami banjir bandang, yang disebut-sebut sebagai siklus lima tahunan.

Dimulai dengan update terkini, perihal kondisi masyarakat yang terkena banjir di banyak tempat, upaya penyelamatan yang dilakukan oleh tim SAR plus sukarelawan terhadap penduduk yang masih terisolir, sampai munculnya ojek gerobak yang mendulang untung di saat kebanyakan orang dirundung buntung, menjadi ragam menu yang disajikan bagi pemirsanya.

Sedetik kemudian, beberapa kru yang kebetulan hadir di kantor, segera menuju ruang ANN (baca: ruang buat naskah dan edit) untuk menonton berita terkini. Rasa ingin tahu yang begitu besar, membuat semua kru, baik dari program Buletin maupun Magazine, membaur jadi satu, memenuhi ruang menonton yang terdiri dari sekat-sekat dengan banyak tivi. Masing-masing orang terlihat khusuk menyimak setiap berita yang ditayangkan.

Anehnya, saat kita mulai on air, ternyata tivi tetangga yang berada di seberang sana, memajukan jam tayangnya. Sehingga, jadilah kita on air berbarengan. Secara keseluruhan materi yang ditampilkan relatif sama. Hanya beberapa item yang membuat mereka menang dari sisi konten, diantaranya: adanya pohon tumbang di Jalan Gatot Subroto yang sempat memacetkan arus kendaraan, serta pemantauan lokasi banjir melalui helikopter. Sepertinya, mereka tivi pertama yang mendapat visual lewat udara. Lagi-lagi mereka menang satu langkah!

Sayup-sayup di pojok sana, terlihat bang IAS (baca; kepala divisi), yang kemunculannya tak diketahui banyak orang, terlibat adu argumen dengan salah seorang koordinator liputan. Dari penampakan luar, terlihat kepala divisi begitu resah dengan keterlambatan yang dilakukan oleh para kru di lapangan. Sampai-sampai peristiwa di depan mata, seperti macatnya arus kendaraan di jalan tol, tak mendapat perhatian. Untungnya, tak berapa lama kru yang ditugaskan berhasil balik ke kantor. Dan, jadilah liputan itu naik/ tayang di segmen penutup, walau tanpa naskah. Pasalnya, kesempatan untuk menulis bahkan mendubbing naskah sudah tak mungkin. Dan anehnya, lagi-lagi, tayangan kita tampil berbarengan dengan station tetangga.

Akhirnya, lega melihat REPORTASE tampil dengan cukup elegan di setiap segmennya, walau begitu banyak kendala teknis yang mendera. Berkejaran dengan waktu, tentunya menjadi hal yang sangat menyiksa, manakala semua berita harus siap edit dan minta untuk ditayangkan. Rasanya tak ada waktu untuk bergerak, even untuk sekedar tarik nafas. Itu yang pernah kualami ketika bergabung dengan program ini beberapa bulan lalu.

#@#@#@

Awalnya tak ada yang menyangka, kalo rapat akbar terjadi dengan begitu tiba-tiba. Sepuluh menit sejak berlalunya REPORTASE Sore. Bang IAS terlihat kasak kusuk mengumpulkan semua orang di lantai tiga ini. Sampai-sampai beberapa rekan yang sedang asyik ngobrol, harus menghentikan diskusinya, ketika sang kadiv menyuruh mereka untuk berkumpul di ruang rapat besar (baca: ruang computer).

Sejurus kemudian, Bang IAS membuka arahan dengan membeberkan perolehan rating dan share yang diperoleh program news seminggu ini. Berhubung AC Nielson (baca: lebaga riset) telah mengeluarkan rincian share dan rating dalam setiap harinya. Jadilah, kita ekstra deg-deg-an saat mengetahui perkembangan terkini dari perolehan share dan rating sebuah program.

Dia mengambil contoh program REPORTASE. Dari data ditunjukkan, bahwa REPORTASE memperoleh share tertinggi; 27% pada hari selasa lalu, sedangkan hari kemarin menunjukkan penurunan sebesar 17%. Dari sini terdapat slope kelemahan yang cukup signifikan

Dari data itu ditunjukkan pula, bahwa materi berita yang ditayangkan sangat berpengaruh terhadap perolehan share maupun rating. Jika saja, kita tak menjaga kualitas tayangan, tentunya dengan gampang audiens kita berpaling ke program station lain, yang tentunya lebih bernas. Untuk itulah perlu kehati-hatian, agar jangan sampai karena sebuah kesalahan kecil, kita harus memulainya dari nol lagi.

Masih menurut bang IAS; “kita harus waspada dengan para kompetitior. Kalau dulu, kita yang mengejar-ngejar mereka, sekarang kondisinya sudah berbalik. Kita yang dikejar-kejar mereka. Jangan sampai, karena sebuah kelemahan yang sebenarnya bisa diminimalkan, kita harus berjuang lagi selama 6 bulan untuk bisa mengejar ketertingagalan itu”

Aku pikir, point-point itu cukup penting! Sebab, sudah kami alami, bagaimana susahnya membangun dan mengubah image sebuah program yang dulunya dianggap sebelah mata oleh kompetitor. Dan untuk itu kami harus terseok-seok, bahkan terjatuh, hanya untuk sekedar bisa bertahan pada share 2 digit. Namun kini, semua telah berubah.

Pada kesempatan ini, dia pun kembali menggugah keberadaan kami sebagai jurnalis belia. Kata-kata “jurnalis” ternyata tak cukup hanya di dengungkan, tapi perlu aplikasi nyata untuk membuktikan bahwa kita benar- benar jurnalis bermental baja.

Bagi rekan-rekan yang baru bergabung (baca: batch 6), loyalitas terhadap pekerjaan menjadi penekanan pidatonya yang lain. Pasalnya, sewaktu interview dulu, anak baru diminta komitmentnya terhadap profesi mulia ini. Dan, rata-rata dari mereka mengikrarkan janji itu dihadapan para penguji.

Pengarahan yang tak lebih dari 30 menit itu menjadi tonggak penanda yang membangkitkan kembalinya motivasi jurnalis muda yang mulai kendur. Sudah lama rasanya, aku tak mendengar petuah-petuah yang mencerahkan dari para senior di kantor ini, walau tak semua pendapat mereka selalu benar. Tapi apapun itu, semua demi kemajuan perusahaan tempatku bekerja. Hanya saja, semoga perusahaan ini tak melupakan jerih payah karyawannya.