Pemda DKI Siapkan 40M Antisipasi Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan dana darurat sebesar Rp. 40 Milyar dalam antisipasi penanganan banjir. Selain itu, disiagakan 38 ribu personil yang akan membantu upaya evakuasi saat banjir terjadi.

Beberapa waktu lalu, sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Muhayat, menegaskan Pemprov DKI telah siap menghadapi bencana banjir yang mungkin terjadi pada musim hujan ini. Pasalnya, Crisis Center Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Banjir dan Pengungsi (CC Satkorlak PBP) DKI Jakarta melakukan beberapa langkah antisipasi. Diantaranya dengan pemasangan early warning system (EWS) melalui short message service (SMS) atau pesan pendek hingga ke tingkat RT atau RW.

Seakan tak ingin kecolongan, pemda juga telah menyiapkan peralatan bantuan evakuasi, diantaranya 150 buah perahu karet dari Satpol PP, perahu karet Satkorlak 206 unit, dapur umum 242 unit, tenda pleton 162 buah, kendaraan roda empat 442 unit, 4 helikopter, 160 CCTV, 1 unit Bus Komando Satkorlak PBP, dan 1 server database desiminasi cuaca.

Keseluruhan dana sebesar Rp 40 miliar yang akan digunakan berasal dari dana cadangan APBD. "Sifatnya hanya cadangan. Sebab dalam keadaan biasa, dana penanganan banjir sudah ada di masing-masing satuan kerja," kata Muhayat di Balaikota DKI, Jakarta , Selasa (27/10).

Mantan Walikota Jakarta Pusat itu juga menegaskan, anggaran penanganan banjir di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sudah cukup memadai. Dengan dana itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh SKPD agar langsung bergerak sesuai tanggung jawab masing-masing, tanpa harus saling menunggu ketika banjir datang.

Sedangkan dana darurat hanya dikucurkan dalam keadaan sangat mendesak. Pada 2010 mendatang, dana darurat itu juga akan disiapkan paling tidak dengan jumlah yang sama. "Kewaspadaan dan kepedulian harus lebih meningkat. Responsif aparat harus lebih baik. Koordinasi juga harus lebih mantap, solid, dan tidak lagi saling lempar tanggung jawab," tegasnya.

Di tempat yang berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan saat bencana terjadi, sering menimbulkan korban jiwa, hilangnya harta benda, rusaknya infrastruktur, serta terganggunya aktivitas keseharian masyarakat. Menghadapi kondisi seperti itu, pertolongan tidak dapat dilakukan seperti dalam kondisi normal. Sehingga diperlukan mobilisasi, kecepatan disertai koordinasi yang baik dari berbagai sektor pelayanan.

Pola penanggulangan bencana selama ini masih belum sistematis, terlihat dari kesimpangsiuran dalam penanganan. Bahkan, kerap terjadi saling lempar tanggung jawab. Oleh karena itu, mekanisme penanggulangan bencana perlu lebih disempurnakan dengan meningkatkan koordinasi antar sektor serta meningkatkan kerja sama antar lintas unit. "semua pihak terkait harusnya siap. Sebab, kesiapan itu akan memberikan rasa aman bagi masyarakat," ungkap Prijanto.

Prijanto juga meminta warga Jakarta tetap waspada terhadap ancaman banjir. Bagi warga yang tinggal di bantaran kali, dia mengimbau agar tidak membuang sampah sembarang dan rajin membersihkan kali.

Pasalnya berdasarkan data CC Satkorlak PBP DKI terdapat 99 titik rawan banjir yang tersebar di lima wilayah kota administrasi, yakni di Jakarta Pusat 8 titik, Jakarta Utara 27 titik, Jakarta Barat 31 titik, Jakarta Selatan 10 titik, serta Jakarta Timur 21 titik lokasi. Di titik-titik tersebut Dinas Pekerjaan Umum telah menempatkan orang untuk memantau tinggi muka air. (jacko_agun)

(animasi: http://empatyheart.files.wordpress.com)